Selasa, 14 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Internasional

Unjuk Rasa di Malaysia, PM Muhyiddin Yassin Diminta Mundur

Aksi demonstrasi terjadi di pusat kota Kuala Lumpur pada Sabtu (31/7/2-21). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, demonstran menuntut PM Muhyiddin Yassin

Editor: m nur huda
AP PHOTO/FL WONG
Pengunjuk rasa memegang plakat selama demonstrasi menuntut perdana menteri Malaysia mundur di dekat Lapangan Kemerdekaan di Kuala Lumpur, Sabtu, 31 Juli 2021. 

Aktivis pemuda Sarah Irdina (20 tahun), mengatakan dia ditahan selama hampir 11 jam, dua hari lalu, atas unggahan di Twitter-nya tentang protes yang direncanakan.

"Perlakuan tidak manusiawi pemerintah yang gagal terhadap mereka yang berjuang untuk Malaysia yang lebih baik. Inilah yang terus menyakiti kami orang Malaysia, ketika tugas mereka seharusnya melindungi kami. Inilah mengapa kami #lawan (berjuang)," tulisnya di Twitter, Jumat (30/7/2021).

Protes itu terjadi saat PM Muhyiddin menghadapi krisis konstitusional di tengah tekanan untuk mundur setelah bentrok dengan Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah.

Istana Malaysia pada Kamis (29/7/2021) bersikeras bahwa Raja tidak mendukung langkah sepihak pemerintah menarik peraturan di bawah keadaan darurat yang diterapkan pada Januari.

Keadaan darurat Covid-19 Malaysia akan berakhir pada Minggu (1/8/2021).

Sementara itu, seruan agar PM Muhyiddin diminta mundur bahkan muncul dari sekutu Muhyiddin sendiri di partai UMNO.

Alasan Raja Malaysia Minta PM Muhyiddin Yassin Segera Mundur

Alasan kenapa Raja Malaysia meminta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mundur dari jabatannya karena Sang Raja mengaku kecewa dan mendesak segera mundur.

Teguran terbuka yang jarang terjadi ini disampaikan Raja Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Kamis (29/7/2021).

Muhyiddin Yassin memimpin koalisi yang merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilu, tetapi kabinetnya berada di ambang kehancuran setelah sekutu menarik dukungan.

Parlemen kemudian bersidang lagi minggu ini setelah penundaan berbulan-bulan di bawah keadaan darurat virus corona, yang menurut para kritikus adalah upaya Muhyiddin mempertahankan kekuasaan.

Pada Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Malaysia mengumumkan keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus dan beberapa peraturan yang berlaku di bawahnya dibatalkan.

Akan tetapi, anggota parlemen saingannya marah, mengeklaim Muhyiddin hanya berusaha menghindari perdebatan.

Tidak diketahui juga apakah raja setuju mencabut undang-undang darurat seperti yang disyaratkan di bawah konstitusi.

Kemudian, pada Kamis, Istana kerajaan mengonfirmasi bahwa raja tidak memberikan persetujuannya dan mengatakan bahwa dia menyatakan kekecewaan besar.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved