Banyak Jalan Desa Hancur, Pemerintah Desa Hanya Kelola 32 Persen Dana Desa di Tahun 2022

Tapi rencana kerja yang disusun secara susah payah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa itu kini harus kembali direvisi.

Harapan untuk bisa membangun infrastuktur desa di tahun 2022 kembali buyar. 

Peraturan Presiden (Perpres) No.104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 mematahkan rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 yang telah disusun masyarakat desa. 

Perpres tersebut mengatur, pengalokasian Dana Desa minimal 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani, dan 8 persen untuk penanganan Covid-19.

Sementara Pemdes hanya mengelola 32 persen dari sisa anggaran dana desa yang ada.

Dengan sisa dana segitu,  Pemdes jelas kesulitan menganggarkan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat desa masih harus bersabar untuk merasakan pembangunan di desanya. 

"Sekarang kondisi jalan lumayan parah, itu menjadi beban kepala desa, " katanya

Pada RKP yang sudah disusun, pihaknya sebenarnya sudah menganggarkan untuk pengaspalan jalan desa, serta perbaikan jembatan.

Kegiatan itu harusnya sudah dilaksanakan tahun sebelumnya, namun harus tertunda karena Covid 19. 

Baca juga: Viral Emak-emak Ngamuk di Toko Sepatu, Ngaku Istri Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Baca juga: Dongeng Asal Mula Sungai Landak Cerita Rakyat Kalimantan Barat

Kini, pembangunan infrastruktur vital itu juga harus kembali tertunda sampai entah kapan. 

Menurut dia, pembangunan infrastruktur di masa pandemi juga perlu dilakukan untuk memperlancar akses transportasi masyarakat. Ini sebenarnya seirama dengan program pemerintah untuk pemilihan ekonomi. Sebab aksesibilitas yang memadai akan menunjang perekonomian masyarakat. 

Tak ayal, karena pembangunan desa yang stagnan di masa pandemi, pemerintah desa acap jadi sasaran amarah warga. 

"Warga tahunya kan dana desa miliaran, tapi gak tahu pembagiannya untuk apa, " katanya. (*)