Berita Jakarta
Pemerintah Buka Kembali Keran Ekspor Batu Bara mulai Hari Ini, Ini Kata Luhut Binsar Pandjaitan
Pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara yang rencananya diberlakukan pada 1-31 Januari 2022.
lihat foto
Sebagai informasi, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batu bara periode 1-31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.
Langkah itu dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Hal itu mengingat kurangnya pasokan tersebut akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.
"Kenapa semuanya dilarang ekspor? Terpaksa dan ini sifatnya sementara. Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam.
Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional," ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaludin, di Jakarta, Sabtu (1/1).
Pemerintah, lanjut Ridwan, telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batu bara ke PLN.
Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).
Sehingga, dia menambahkan, kekurangan pasokan itupun terakumulasi, dan di akhir tahun pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara.
Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi. (Kompas.com/Kontan)
Baca juga: Kondisi Terkini Para Santriwati Korban Herry Wirawan, Masing-masing Punya Cerita Mengerikan
Baca juga: Jalani Fisioterapi dengan Bantuan Robot, Tukul Arwana Pulih Lebih Cepat
Baca juga: LMI Gelar Gerakan Penghijauan di Blora dengan Tanam 500 Bibit Pohon
Baca juga: Penjualan Pands Mulai Membaik di Era Pandemi Awal Tahun Ini
