Senin, 20 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kerusuhan Berdarah Lengserkan Klan Paling Berkuasa di Sri Lanka

pertumpahan darah terjadi di Sri Lanka pada Senin (9/5), menyusul gelombang demonstrasi yang menuntut PM Mahinda Rajapaksa mundur dari jabatannya.

Editor: Vito
AFP
Personel paramiliter dan polisi menghalangi demonstran dan pendukung pemerintah yang bentrok di luar kantor Presiden di Kolombo, Sri Lanka, Senin (9/5). 

Menurut dia, pengunduran diri Mahindra akan semakin menyudutkan adik kandungnya, Gotabaya. Keduanya sempat mengaku keliru untuk tidak meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) lebih dini terkait dengan krisis ekonomi yang terjadi.

Saat ini, pemerintah Sri Lanka hanya memiliki cadangan mata uang asing senilai 50 juta dollar AS. Jumlah tersebut tidak cukup untuk membiayai impor kebutuhan pokok. Akibatnya, kelangkaan bahan pangan dan bahan bakar merajalela.

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Hal itu menyebabkan masyarakat sangat marah karena biaya hidup melonjak drastis. Orang-orang tidak lagi mampu membeli barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar.

Pandemi covid-19 menyebabkan penurunan kunjungan turis, karena pariwisata merupakan satu sumber mata uang asing terbesar bagi Sri Lanka. Namun, banyak ahli menilai, salah urus ekonomi juga menjadi faktor krisis yang terjadi saat ini.

Sri Lanka terlilit utang luar negeri sebesar 25 miliar dollar AS yang jatuh tempo pada 2026. Secara keseluruhan, negeri kepulauan itu berutang sebesar 51 miliar dollar AS kepada donor asing, kebanyakan kepada China atau India.

Situasi itu memicu amarah penduduk terhadap klan Rajapaksa yang tidak hanya menguasai politik, tetapi juga menggurita di berbagai sektor ekonomi Sri Lanka.

"Tekanan tidak mengendur selama beberapa pekan agar presiden mengundurkan diri. Tapi dia tidak terlalu peduli. Warga sangat marah, dan kemarahan itu tidak akan mereda dalam waktu dekat,” kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di lembaga penelitian Center for Policy Alternatives di Colombo. (Tribunnews)

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved