95 Persen Desa di Pesisir Demak Tenggelam

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hampir 95 persen desa pesisir di Kabupaten Demak tenggelam akibat dampak dari pembangunan jalan tol Semarang-Demak.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Organization for Industry, Spiritual, Culture and Advancement (OISCA) Jepang, Ali Mahmud, Selasa (12/7).

Menurutnya, fenomana tersebut mulai terjadi sejak tiga bulan terakhir, tepatnya pasca pembangunan infrastruktur jalan tol Semarang-Demak.

Sebanyak 17 Desa di empat kecamatan pesisir Kabupaten Demak tenggelam. Desa-desa di Kecamatan Sayung mengalami kondisi terparah dengan hilangnya rumah beserta fasilitas umum.

Baca juga: Setelah Dipolisikan, Dokter yang Terpergok Ngamar dengan Istri Orang Diadukan ke RSUD Kartini Jepara

Baca juga: Perjuangan Sri Rejeki, Ibu Sertu Bayu yang Tewas Diduga Dianiaya Senior Bertemu Panglima TNI

Ali Mahmud menambahkan, masyarakat di pesisir Kabupaten Demak menjerit akibat fenomena ini dan berharap ada solusi dari pemerintah.

"Mereka cinta tanah kelahiran mereka, harapan mereka kepada pemerintah ingin fasilitas umum, jalan, ada penanganan abrasi alat pemecah ombak," imbuhnya.

Dijelaskannya, diharapkan Bupati Demak mengeluarkan "surat sakti" kepada lurah-lurah di pesisir Demak agar wajib mengalokasikan anggaran dana desa untuk upaya perbaikan, seperti misalnya restorasi mangrove.

"Upaya relokasi yang telah berjalan tidak bisa mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat di pesisir Kabupaten Demak," kata Ali Mahmud saat menghadiri acara Lokakarya Sub-Nasional Peningkatan Kapasitas Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah Tentang Restorasi Mangrove, Ketahanan dan Keamanan Pangan di Gedung B Lantai 5 Setda Prov Jateng, Selasa (12/7).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Inspirasi Keluarga KeSEMaT (IKAMaT), Universitas Diponegoro (Undip) dan CIFOR.Peserta lokakarya terdiri dari 50 peserta, yang terdiri dari pemerintah daerah, NGO nasional dan lokal, akademisi, komunitas lokal, kelompok dan penyuluh mangrove. Adapun peserta juga berasala dari wilayah Demak, Banyuwangi dan Banten.

Direktur Utama IKAMaT, Ganis Riyan Efendi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan dialog dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di daerah masing-masing guna mengedukasi dan bertukar informasi tentang cara-cara teknis dan penyelesaian kendala dalam implementasi rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

"Kegiatan ini secara spesifik meliputi wadah pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan berdasarkan hasil riset dan survei program ReCLAIM dengan pemangku kepentingan di tiga benchmark (Banyuwangi, Banten dan Demak)," ujarnya.

Kemudian, sebagai ueningkatan kesadaran semua pihak mengenai bahaya kerusakan mangrove dan langkah konkrit melakukan adaptasi dan restorasi kerusakan yang telah terjadi.

Pengembangan kapasitas pemangku kebijakan dalam hal kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove serta tata cara implementasi kebijakan.

Serta pengembangan kapasitas pemimpin kelompok masyarakat dan anggotanya dalam hal pemanfaatan mangrove serta tata cara implementasi di daerah masing-masing.

Ganis Riyan Efendi menilai mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki nilai ekologis, ekonomi dan sosial yang tinggi.