PGRI Jateng Dorong Pemkab Batang Manfaatkan Rekrutmen PPPK dengan Maksimal

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Program akselerasi 1 juta masih terealisasi 20 Persen, dimana di Kabupaten Batang termasuk yang rendah di tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi beberapa waktu lalu saat menghadiri Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Batang, di Gedung Buku PGRI Batang. 

Meski begitu, Dr Muhdi mengapresiasi sudah ada kenaikkan jumlah formasi di tahun 2022, sebanyak 815 formasi guru PPPK. 

Oleh karenanya, PGRI Jateng terus mendorong Pemkan Batang untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK ini dengan maksimal.

Pasalnya jika tidak diselesaikan di tahun 2023, ke depannya Pemda bisa terkena aturan larangan outsourcing, dan guru menjadi salah satu tenaga yang tidak bisa direkrut lewat jalur tersebut. 

"Kami bersyukur tahun ini sudah naik. Karena kebutuhannya sekitar 2.600an,  dan jika tidak diselesaikan di 2023, maka kita akan terkena aturan larangan outsourcing. Padahal guru tidak bisa menggunakan jalur outsourcing, karena guru harus jadi pegawai tetap," jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya masih banyak Pemda yang kebingungan terkait teknis perekrutan PPPK guru.

Ia pun memastikan perekrutan guru PPPK merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang pembayaran gajinya dibebankan pada pemerintah pusat.

"Kemendikbudristek juga memastikan pembayaran gaji guru PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum," ujarnya.

Ia turut memberikan saran, bagi Pemda yang masih ragu, agar bisa berkonsultasi langsung ke Jakarta terkait permasalahan ini. 

"Mumpung negara membuka peluang, dan negara bertanggung jawab untuk itu semua, sudah dianggarkan pemerintah pusat untuk PPPK, kalau tidak digunakan untuk mengangkat sejumlah itu harus dikembalikan tidak boleh digunakan untuk yang lain, kan rugi kalau tidak dimanfaatkan," imbuhnya. 

Sementara itu, PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki bahwa konferensi kerja PGRI Kabupaten Batang bertujuan melakukan evaluasi hasil kerja.

Termasuk pengajuan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pembahasan pengajuan guru honorer penting karena pada tahun 2024 guru tidak bisa dijadikan Outsourcing kecuali pesuruh sekolah masih bisa. Pemkab Batang sendiri akan terus mendukung untuk mendesak pemerintah pusat mengusahakan nasib guru-guru honorer yang sudah bekerja keras mendidik anak-anak kita,” jelasnya.

Data-data pengajuan pun sudah dipersiapkan lewat Disdikbud Kabupaten Batang, tinggal menunggu kepastian persyaratan yang dikeluarkan bagaimana.

“Makanya, saya minta untuk PGRI Kabupaten Batang terus mengawal teman-teman guru kita agar dapat bergabung menjadi ASN seluruhnya,” tegasnya.

Ketua PGRI Kabupaten Batang, M Arief Rohman berharap tahun 2024 tak ada lagi guru honorer di Batang, dan beralih status menjadi ASN. 

Ia optimistis hal tersebut bisa direalisasikan, pasalnya tahun ini Pemkab Batang membuka formasi untuk 815 guru PPPK.

Dimana masih menyisakan sekitar 1.800 guru, yang ia harap dapat diakomodir untuk formasi PPPK tahun 2023 dan 2024. 

"Tahun 2024 kami optimis, guru dan tenaga honorer yang memenuhi syarat semuanya sudah bisa diangkat menjadi ASN," pungkasnya. (*)