HMI Demo di DPRD Jateng, Sampaikan Enam Tuntuan, Diantaranya Wacana Kenaikan BBM 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah digeruduk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (01/9). Mereka melakukan aksi demo dan mendesak agar pemerintah merevisi rencana kebijakan yang akan dikeluarkan, satu diantaranya terkait wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Koordinator Aksi, Ilham Rosita Hasibuan menilai kebijakan yang akan disahkan pemerintah berpotensi memicu efek domino. Terkait ramainya pemberitaan soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), menurutnya terungkap oligarki yang menjadi mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta tambang. 

"Maka aliansi HMI se lingkup Kota Semarang menghimpunkan diri dalam aksi HMI Menggugat," kata  Ilham Rosita Hasibua. 

Menurutnya, kebijakan pengurangan subsidi BBM dapat berdampak pada naiknya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dimungkinkan sebab pendapatan masyarakat yang tetap berbanding dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. 

Walau Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM selama 4 bulan per hari Rabu, 31 Agustus 2022, namun bantuan sifatnya temporer dan setelah itu dimunginkan timbul lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. 

"Daya beli masyarakat yang menurun tentu kontraproduktif dengan program pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19. Bersama dengan keresahan ini, kami mengajukan tuntutan kepada DPRD Jawa Tengah untuk diteruskan kepada seluruh pembuat kebijakan,"  ujarnya. 

Ada enam poin tuntutan mereka, antara lain menolak kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, berantas mafia tambang dan migas, kemudian tunda pengesahan RKUHP dan perbaiki pasal-pasal yang bermasalah. Selain itu, tuntutan lainnya adalah,  tuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan Reformasi POLRI 

Pendemo memberikan solusi dari tuntutan yang disampaikan, yakni untuk dilakukan pembuat kebijakan memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM. 

Kemudia, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. 

Aksi juga menyarankan agar mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik. 

Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian / lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang: 

Demonstrans meminta agar tunda pengesahan KUHP serta perbaiki pasal-pasal yang bermasalah: Kemudian sosialisasikan draft RKUHP kepada segenap elemen masyarakat lalu cabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM di masa lalu.

"Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pakar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk mencegah abuse of power dalam keberjalanan Polri. Dan lakukan revormasi secara menyeluruh pada institusi Polri," pungkasnya. (*)

Baca juga: BERITA LENGKAP : Motif Penembakan di Tegal Terungkap, Dirto Tega Tembak Kakak Kandung karena Disuruh

Baca juga: Video Detik-detik Pria di Bali Ngamuk di Tengah Jalan dan Tusuk Pengendara

Baca juga: Benarkah Harga BBM Akan Naik? Ini Jawaban Jokowi: Masih Dihitung dengan Cermat

Baca juga: Meningkatkan Aktivitas Belajar Bioteknologi dengan Discovery Learning Experimen

Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah digeruduk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (01/9). 

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :