Berita Batang

DPUPR Batang Kembangkan Sistem Website, Triadi Susanto: Permudah Mengurus KKPR

Fungsi KKPR adalah menggantikan izin prinsip, izin lokasi dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. 

Penulis: dina indriani | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Kabid Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Batang, Triadi Susanto menyosialisasikan sistem website untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Kamis (15/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemkab Batang mengembangkan sistem website untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Sistem itu untuk mempersingkat kepengurusan KKPR yang menjadi dasar pembangunan bangunan. 

Kabid Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Batang, Triadi Susanto mengatakan, KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga: 220 SK PNS Pemkab Batang Diserahkan, Ini Pesan Lani Dwi Rejeki

Baca juga: Kodim 0736 dan Pemkab Batang Gelar Karya Bakti TNI Mandiri Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

"Misalnya mau mendirikan bangunan itu harus sesuai tata ruang."

"Jika tidak sesuai, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak akan keluar, bangunan apapun," tuturnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (15/9/2022).

Lebih lanjut dikatakannya, KKPR juga sekaligus menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dia menjelaskan, semua proses pembangunan membutuhkan KKPR.

KKPR ini terbagi menjadi tiga yakni untuk berusaha, non berusaha, dan khusus proyek stragis nasional (PSN). 

Fungsi KKPR adalah menggantikan izin prinsip, izin lokasi dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. 

Sebenarnya, sistem untuk mengurus KKPR disediakan Pemerintah Pusat melalui Online Single Submission (OSS).

Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian ATR, serta Kemenko Investasi dan Kemaritiman sudah menyiapkan OSS RBA. 

"Sampai sekarang sistem tersebut masih belum sempurna."

"Sehingga belum berani membuat sistem non berusaha," tuturnya. 

Baca juga: Terima Aspirasi Kenaikan Harga BBM, Pj Bupati Batang Lani Ajak Mahasiswa Awasi Penyaluran BLT

Baca juga: Harga BBM Naik, Pengusaha Pertashop di Batang Akui Malah Ada Kenaikan Pembeli 

Triadi menyebut ada ketentuan dari Pemerintah Pusat agar KKPR tetap terlaksana dengan cara manual.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved