Normalisasi Sungai Beringin Semarang Molor, Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Pemkot Semarang, kata dia, bakal mengawal proses pembebasan lahan tersebut. Ia pun optimis, normalisasi Sungai Beringin rampung sebelum 2023 mendatang.

"Proyek tersebut masuk dalam PSN jadi penyelesaiannya harus tepat waktu. BBWS minta pembebasan bidang lahan tersebut terselesaikan. Pekan depan BBWS dan tim dari Pemkot akan turun ke lapangan," ujar Ita, sapaan akrabnya.

Terpisah, Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin menambahkan, beberapa lahan yang belum dibebaskan karena tidak ada kecocokan harga dari masyarakat.

Namun demikian ia mengatakan bila pembebasan lahan itu tidak akan merugikan masyarakat. Menurutnya, Pemkot membebaskan lahan tersebut dengan harga lebih tinggi.

Ia menerangkan, pembebasan lahan dalam program normalisasi Sungai Beringin pasti akan terselesaikan secepatnya.

"Waktu pembangunan Banjir Kanal Barat dan Timur juga mengalami hal serupa, bahkan lebih banyak pembebasan lahan yang dilakukan. Pemkot Semarang bisa menyelesaikannya," kata dia.

Di sisi lain, bila tetap tidak ada kecocokan harga, Iswar menambahkan akan menyerahkan hal tersebut ke PN Semarang.

"Yang penting sesuai perundangan-undangan dan tidak merugikan masyarakat. Tapi jika tetap tidak ada kesepakatan akan kami serahkan ke PN Semarang," tandasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang minta PT KAI tinggikan jembatan dan rel di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu.

Hal itu tak lepas dari proses normalisasi Sungai Beringin. Normalisasi itu ditargetkan rampung akhir tahun ini. Namun, proses normalisasi terkendala jembatan dan rel tersebut.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman berharap, peninggian jembatan itu bisa segera dilakukan agar normalisasi Sungai Beringin rampung tepat waktu.

Menurutnya, normalisasi tersebut merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk mengentaskan banjir di sisi barat Kota Semarang. Oleh karena itulah, proyek tersebut harus jadi perhatian pemerintah pusat.

"Kami meminta KAI segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Pemkot Semarang, ataupun Pemprov Jateng terkait proyek normalisasi Sungai Beringin," ujar Pilus, sapaan Ketua DPRD Kota Semarang, Kamis (20/10).

Terpisah, Kepala Daop 4 Semarang, Wisnu Pramudyo menerangkan, peninggian jembatan di Sungai Beringin merupakan wewenang Dirjen KA.

Menurutnya, beberapa aset tanah milik KAI juga masuk dalam normalisasi Sungai Beringin. Namun untuk peninggian jembatan sepertinya belum akan dilakukan KAI.

Ia menambahkan, meski tak dilakukan peninggian, namun KAI akan melakukan penguatan pada jembatan.

"Terkait usulan peninggian dan pelebaran bukan kami yang memutuskan namun dari pusat," tambahnya. (bud/tribun jateng cetak)