YLBHI: Perppu Cipta Kerja Pelengkap Ugal-ugalan Pemerintah, Cuma Fasilitasi Pemodal

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022).

Beragam reaksi pun mengiringi penerbitan Perppu yang dinilai tidak berpihak kepada para pekerja.

Salah satunya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI secara tegas mengecam penerbitan Perppu.

Langkah Presiden Joko Widodo itu bahkan dianggap bagian dari kudeta konstitusi dan gejala otoritarianisme dari kepemimpinannya.

Baca juga: FH Unwahas: Dunia Usaha Butuh Kepastian Hukum Dampak Putusan MK Atas UU Cipta kerja

Hal tersebut menurut YLBHI karena Presiden Jokowi dianggap tidak ingin adanya pembahasan kebijakan secara demokratis seperti yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

 “Ini semakin menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan bangsa dilakukan secara demokratis melalui partisipasi bermakna sebagaimana diperintahkan MK,” tulis YLBHI seperti dilansir dari Tribunnews.com, Senin (2/1/2023).

Selain itu, YLBHI menilai, penerbitan Perppu ini tidak memenuhi syarat seperti kegentingan yang memaksa, adanya kekosongan hukum, dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan undang-undang seperti biasa.

Penerbitan Perppu ini oleh YLBHI juga dianggap hanya demi memfasilitasi pemodal dan bukan kepetingan rakyat keseluruhan.

“Penerbitan Perppu UU Cipta Kerja menunjukkan konsistensi ugal-ugalan dalam pembuatan kebijakan demi memfasilitasi kehendak investor dan pemodal.”

“Penerbitan Perppu ini semakin melengkapi ugal-ugalan pemerintah dalam membuat kebijakan seperti UU Minerba, UU IKN, UU Omnibus Law Cipta Kerja, revisi UU KPK yang melemahkan, revisi UU Mahkamah Konstitusi,UU KUHP, dan kebijakan-kebijakan lain,” kata YLBHI.

Baca juga: Omnibus Law UU Cipta Kerja Rontok! Ini Cara Cepat Pemerintah Merevisinya (4-habis)

Atas penerbitan Perppu ini, YLBI pun menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Menuntut Presiden melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK;

3.Menarik kembali Perppu Nomor 2 Tahun 2022;