Masih Ada 72 SD di Blora Belum Terapkan Kurikulum Merdeka, Dalihnya Terlambat Mendaftar

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – 72 Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Disdik Kabupaten Blora belum menerapkan kurikulum merdeka.

Sehingga saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar.

Kasi Pembinaan SD Disdik Kabupaten Blora, Buana Adi Nugroho mengungkapkan, belum semua SD yang menerapkan kurikulum merdeka. 

Dijelaskannya, dari 644 SD dalam naungannya, 572 sekolah yang sudah menerapkan. 

Sedangkan 72 sekolah masih menggunakan kurikulum 2013.

Baca juga: Gelar Gaktiblin di Mapolres Blora, Bidpropam Polda Jateng Test Urine Anggota

"Ada yang mendaftar merdeka belajar, merdeka berbagi, dan merdeka berubah," ucap Buana Adi Nugroho kepada Tribunjateng.com, Kamis (19/1/2023). 

Buana menuturkan, total ada 72 SD yang belum menggunakan kurikulum merdeka ditengarai terlambat saat pendaftaran.

Sebab, pihak sekolah sudah diberikan sosialisasi sebelum dimulai pendaftaran. 

Lanjut Buana, pihak sekolah tidak memberikan alasan mengapa belum menerapkan merdeka belajar.

"Karena waktu pendaftaran, alasannya tidak disampaikan ke kami."

"Bagi sekolah yang menginginkan kurikulum merdeka mendaftar, di situ ada wawancara, kemudian muncul rekomendasinya," tutur Buana Adi Nugroho. 

Baca juga: INILAH TAMPANG JOKO UMBARAN : Pelaku Pembunuhan Wanita di Hotel Blora

Dikatakannya, untuk 572 SD yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, tidak ada keluhan dan kendala. 

Sebab pihaknya telah melakukan bimbingan teknis kepada sekolah untuk menerapkan merdeka belajar.

"Bimtek sudah dianggarkan pada anggaran perubahan tahun kemarin."

"Tahun ini juga dianggarkan untuk bimtek lagi," kata Buana Adi Nugroho. 

Buana Adi Nugroho menambahkan, pembelajaran kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013.

"Kurikulum merdeka terdapat Penguatan Profil Pelajar Pancasila."

"Orientasinya lebih kepada peserta didik dibanding Kurikulum 2013," imbuh Buana Adi Nugroho. (*)

Baca juga: Tata Ruang Kota Semarang Masih Bermasalah, Pilus: Banyak Pengembang Menyengsarakan Penghuninya

Baca juga: Berapa Banyak RTLH Dipugar Tahun Ini di Pekalongan? Tahun Lalu Ada 482 Unit

Baca juga: Merespon Usulan Jabatan 9 Tahun Kades, PPDI Karanganyar: Tetaplah Mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014

Baca juga: Kenalkan Layanan E-Berpadu Kepada Masyarakat, Cara Lain PN Batang Wujudkan Peradilan Digital