Berita Semarang

Asrori dan Mantan Lurah Purwoko Minta Dibebaskan dari Tuntutan Pemalsuan Dokumen Tanah di Jolotundo

Sidang pemalsuan dokumen tanah di jalan Jolotundo terus berlanjut di PN Semarang.

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rahdyan Trijoko Pamungkas
Penasihat hukum mantan Lurah Sambirejo Purwoko, dan penasihat hukum Asrori bacakan duplik pada sidang pemalsuan dokumen di Pengadilan Negeri Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sidang pemalsuan dokumen tanah di jalan Jolotundo Raya RT 5 RW 2 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari terus berlanjut di Pengadilan Negeri Semarang. 

Saat ini sidang memasuki tahap duplik. Dua terdakwa yakni Asrori dan mantan Lurah Sambirejo masih meminta majelis hakim untuk membebaskan segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penasihat hukum Asrori, Parsugin Rakisa mengatakan JPU sebelumnya menolak atas pledoi yang telah disampaikan. Namun pada duplik saat ini pihaknya tetap meminta kliennya untuk dibebaskan dari tuntutan.

"Menurut kami apa yang didakwakan JPU tidak benar. Karena Asrori hanyalah menantu yang hanya mengantar ibu mertuanya," tuturnya, Rabu (25/1/2023).

Pada perkara tersebut, kata dia, ibu mertua kliennya mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dan anak dari Somoredjo bersama istri pertamanya. Hubungan hukum sebagai ahli waris tercantum dalam letter C atau C Desa.  

Pihaknya melakukan pengecekan bahwa tanah yang tercantum dalam C Desa  belum pernah dijual atau dialihkan.

"Karena tidak mampu untuk mengurus akhirnya klien kami menunjuk kuasa hukum. Kemudian dilakukan penelitian dari tanah itu dan ternyata benar ada C Desa dalam bentuk sawah milik ahli waris," tutur dia.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mengecek tanah itu dengan lurah yang baru  di kelurahan Sambirejo bahwa tidak menemukan C Desa dalam bentuk darat. Dirinya hanya mendapatkan C Desa dalam bentuk sawah yang dimiliki mertua kliennya.

"Yang saya herankan pelapor ini melaporkan atas dasar sertifikat. Perolehan sertifikat itu membeli dari ahli waris lainnya anak Somoredjo dari istri ketiga. Dasar perolehannya dari C Desa tapi dalam bentuk darat. Kami cek di kelurahan tidak ada dalam bentuk darat," tuturnya.

Menurutnya, pada perkara tersebut seharusnya adalah sengketa keperdataan untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah itu. Terkait pembuatan surat-surat Lurah Purwoko dirinya yakin telah melakukan pengecekan.

"Menurut pendapat kami Lurah Purwoko telah sesuai ketentuan. Jika itu ada keterangan tidak benar karena ini keputusan pejabat negara harus melalui peradilan Tata Usaha Negara (TUN)," tutur dia.

Tidak hanya itu, ia berpendapat bahwa perkara itu seharusnya merupakan hukum waris. Seharusnya pada bidang tanah yang dipersengketakan harus dilakukan pembagian waris terlebih dahulu.

"Kalau ini atau tanah dijual oleh anak istri ketiga jelas merugikan anak dari istri pertama dan kedua Somoredjo. Karena tidak diketahui berarti ini perbuatan melawan hukum (PMH). Nanti kami akan melakukan gugatan keperdataan," tandasnya.

Begitu juga penasihat hukum Purwoko, Engelbertus Kuswadji tetap pembelaan sebelumnya. Sebab kliennya hanya pejabat publik yang hanya melayani masyarakat untuk mengajukan sertifikat tanah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved