BKD Blora Sebut ASN Tak Seharusnya Jadi Penyelenggara Pemilu

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Heru Eko Wiyono menyebut, seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak seharusnya ikut menjadi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).

Hal itu dikhawatirkan mengganggu pekerjaan keseharian mereka.

Diketahui, sejumlah pegawai ASN yang dilantik menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beberapa waktu lalu telah dipanggil BKD.

Baca juga: Nasib Pengemudi Innova Kabur Usai Isi BBM di SPBU Kini Diringkus, Ternyata Bawa Narkoba

Baca juga: Video Cerita haru Siti Suaedah ODGJ Semarang Hamil 8 Kali : Pernah Bacok Ayah Kandung

Dari data yang diterimanya, sebanyak tujuh orang yang dilantik menjadi PPK merupakan pegawai berstatus ASN.

Dua orang merupakan PNS di Kabupaten Blora, empat orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Blora, serta satu orang lainnya merupakan PPPK di wilayah Kabupaten Rembang.

"Kami mendapatkan surat dari Mendagri. Surat dibuat tanggal 30 Desember 2022 kepada Bupati/Walikota se Indonesia," ucap Heru Eko Wiyono kepada tribunmuria.com, Rabu (25/1/2023).

Heru mengungkapkan, pada angka 3 surat itu disebutkan kalau Pemkab bisa memberikan izin apabila tidak tersedia pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah 3T.

"Tapi apakah Blora termasuk itu, itu yang saya tanyakan," ujar Heru Eko Wiyono.

Heru mengaku telah menyodorkan surat pernyataan yang harus diisi apabila melanjutkan sebagai PPK saat pemanggilan terhadap ASN bersama dengan pimpinannya.

Surat itu kemudian harus diserahkan ke BKD dan ke KPU Kabupaten Blora.

Selain surat pernyataan itu, dia juga meminta untuk melampirkan surat izin dari atasan.

“Kalau dia mau, harus membuat pernyataan yang isinya tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari. Sudah saya siapkan. Saya suruh bawa. Silahkan apakah akan dilanjut atau tidak,” tegas Heru Eko Wiyono.

Pada surat kesanggupan tersebut, ASN harus menyatakan bahwa selama bertugas menjadi anggota PPK, mereka tidak akan meninggalkan tugas-tugas kedinasan.

Apabila terbukti meninggalkan tugas kedinasan, maka harus bersedia diberhentikan sementara sebagai PNS atau diberhentikan sebagai PPPK.