Polemik Seleksi Perangkat Desa di Kudus, Peserta Ranking 1 Nyatakan Sikap

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sejumlah peserta tes seleksi perangkat desa (Perades) di Kabupaten Kudus yang mendapatkan ranking 1 menyatakan sikap atas polemik yang terjadi.

Mereka yang tergabung dalam gerakan Garank (Gabungan Ranking) 1 Hasil Seleksi Perades Unpad se-Kabupaten Kudus membuat pernyataan atas kegelisahan selama ini. 

Mengingat banyaknya sanggahan yang dilontarkan peserta lain kepada penyelenggara kegiatan atas dasar ketidakpuasan, Koordinator Garank 1 Kabupaten Kudus, Teguh Santoso mengatakan, ada beberapa poin pernyataan sebagai ungkapan perasaan rekan-rekan peserta seleksi.

Di antaranya, memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi selaku pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Padjadjaran untuk memberikan jawaban terbaik atas sanggahan yang ada. 

Menurutnya, Universitas Padjadjaran (Unpad) adalah institusi pendidikan yang besar dan memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik, serta telah menjadi pilihan mayoritas oleh panitia tingkat desa. Dengan segala konsekuensinya, menjadi tanggungjawab bersama demi suksesi seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus.

Dalam poin kedua, Teguh mengapresiasi pihak kepala desa, panitia pelaksana kegiatan, Dinas PMD, pihak ketiga dari perguruan tinggi, semua peserta, dan pihak yang terlibat dan mendukung suksesnya seleksi Perades. 

"Sebagai entitas masyarakat Kudus yang dikenal kental dengan ajaran Gusjigang, kami memohon kepada semua pihak untuk menerima, menghormati hak-hak dan legowo atas pencapaian masing-masing pihak. Adapun kelemahan (atas) kekurangan secara teknis, bersama-sama kita jadikan sebuah koreksi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik," terangnya, Selasa (21/2/2023).

Teguh menyampaikan, pihaknya berharap agar semua pihak dapat berlaku arif dan bijaksana, dewasa dalam menyikapi hasil tes yang objektif.

Terkait kekurangsempurnaan fasilitas tes yang sudah dilakukan, lanjut dia, pihaknya menilai masih dalam batas kewajaran. Sehingga disayangkan apabila hal 
tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar yang dapat menggugurkan substansi kelulusan berdasarkan ranking tertinggi.

"Peristiwa tahun 2019 seharusnya cukup untuk menjadikan tahun 2023 ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebuah kabar buruk bagi tata pemerintahan di Kabupaten Kudus apabila isu tes ulang terus bergulir," tuturnya.

Jika sampai tes ulang harus terjadi, menurutnya, merupakan masalah besar dan
preseden buruk bagi sejarah penyelenggaraan seleksi Perades di Kabupaten Kudus. 

Dikhawatirkan bisa membentuk sebuah opini publik yang negatif, yang berdampak pada memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap bentuk seleksi di jajaran pemerintahan. 

Teguh menegaskan, sebagai negara yang berdasar atas hukum, pihaknya berharap agar semua pihak mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku, menahan diri, menjaga kondusifitas, tidak terprovokasi, tidak terpolarisasi dan tidak mudah diadu domba oleh siapapun. Utamanya tahun ini mamasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. 

"Memohon kepada semua elemen anak bangsa untuk bersama mengawal tahapan yang masih berjalan ini, agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini mewakili suara rekan-rekan yang mendapatkan ranking 1 setelah dilakukan pertemuan. Dibuat mewakili kegelisahan dari rekan-rekan yang dapat peringkat satu. Pada intinya berharap agar segera dilaksanakan pelantikan," tegasnya. (Sam)

Baca juga: Tonjolkan Inovasi Lokal, Polrestabes Semarang Peroleh Penghargaan Kemenpan-RB

Baca juga: Atasi Keluhan Warga, Disdukcapil Kota Semarang Bakal Tambah Layanan di Kecamatan

Baca juga: Kopi Bisa Ringankan Sesak Nafas, Berikut Caranya

Baca juga: Bos Skincare Ini Beri Santunan ke 55 Anak Yatim di Sambiroto Semarang