Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pemilu 2024

Dewan Mewanti-wanti KPU Kota Semarang: Jangan Sampai Internet Jadi Penghambat Pemilu 2024

KPU memastikan kendala-kendala akan segera teratasi dalam waktu dekat karena sudah berkoordinasi dengan Pemkot Semarang. 

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
DPRD Kota Semarang menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU Kota Semarang terkait persiapan Pemilu 2024, Senin (6/3/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang mewanti-wanti agar berbagai kendala yang bisa saja terjadi dalam tahapan Pemilu 2024 bisa diminimalisir.

Hal itu ditekankan dalam rapat dengar pendapat DPRD Kota Semarang dengan KPU Kota Semarang, Senin (6/3/2023). 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis Susnarko mengatakan, ada beberapa kendala yang disampaikan oleh masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Namun, KPU memastikan kendala-kendala akan segera teratasi dalam waktu dekat karena sudah berkoordinasi dengan Pemkot Semarang. 

Baca juga: PN Jakpus Putuskan Pemilu Ditunda, Mahhfud MD Minta KPU Banding: Lawan Habis-habisan!

"Rata-rata kendala masalah internet."

"Kami menekankan kepada pemerintah, ada beberapa wilayah yang internetnya mati."

"Padahal, di Komisi A DPRD Kota Semarang ada penganggaran internet," ujar Sulis kepada Tribunjateng.com, Senin (6/3/2023). 

Dia berharap, kendala internet maupun sarana dan prasarana lain bisa segera terselesaikan secara baik.

Terlebih, imbauan dari Pemerintah Pusat bahwa stakeholder dalam hal ini kecamatan dan kelurahan harus memfasilitasi rencana kegiatan Pemilu 2024. 

Baca juga: KPU Jateng Ikuti Rakor Divisi Sosdiklihparmas Se-indonesia yang Diselenggarakan KPU RI

"Misalnya, pakai kantor kelurahan maupun kecamatan."

"Tugas pemerintah memfasilitasi semua kegiatan terkait pelaksanaan Pemilu 2024," ucapnya. 

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gultom mengatakan, sarana dan prasarana memang akan difasilitasi oleh Pemkot Semarang.

Pihaknya sudah beraudiensi untuk koordinasi terkait kebutuhan seperti Wifi, scanner, printer, dan komputer agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan maksimal. 

"Memang dari KPU tidak boleh untuk anggaran sewa."

"Jadi, kebutuhan sarpras oleh pemerintah," jelas Nanda, sapaannya kepada Tribunjateng.com, Senin (6/3/2023). 

Baca juga: DPRD Kota Semarang Minta KPU Cari Sistem Termudah Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024

Menurutnya, setiap kecamatan dan kelurahan membutuhkan seperangkat komputer dan jaringan internet.

Sebagian besar sarpras itu sudah disediakan di masing-masing wilayah.

Hanya saja, diakuinya, karena digunakan banyak orang menjadi lemot. 

Penggunaan seperangkat komputer dan internet memang sangat perlu mengingat pada Pemilu 2024 akan banyak tahapan-tahapan yang dilakukan secara digital. 

"Misalnya, pendaftaran Pantarlih menggunakan aplikasi."

"Pantarlih mengupload rekapitulasi daftar pemilih, butuh scanner."

"Tentunya, butuh media internet untuk melaporkan kepada KPU," paparnya. (*)

Baca juga: Bupati Karanganyar: Kebun Teh yang Dikelola PT RSK Adalah Kawasan Agrowisata

Baca juga: Antisipasi Risiko Kecelakaan, Polisi Update Titik Rawan Jalur Wisata Kabupaten Tegal

Baca juga: Ini Update Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Rob Kota Pekalongan, Target Tuntas Oktober 2023

Baca juga: Gagal Panen Karena Sawah Kebanjiran, Petani Desa Ketanjung Demak Merugi Hingga Rp 3 Miliaran

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved