Komisi XI DPR RI Dorong Pemerintah Desa Jadi Leading Sector Pemetaan Kebutuhan Pertanian Daerah

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sektor pertanian daerah digadang menjadi penopang pertumbuhan perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat didukung dengan hasil pertanian yang melimpah. 

Mulai dari komoditi padi, sayuran, palawija, dan beberapa jenis tanaman lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa mengatakan, Komisi XI memperhatikan betul bagaimana kondisi sektor pertanian di tingkat daerah.

Potensi hasil pertanian di setiap daerah harus bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Di antaranya dengan menyalurkan kebutuhan sarana dan prasarana, alat pertanian, pembangunan jalan usaha tani, hingga pembangunan sumur pantek. 

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi XI meminta pemerintah desa melalui kepala desa harus bisa menjadi leading sector atas pemetaan kebutuhan pertanian daerah. 

Apa yang menjadi kebutuhan masing-masing kelompok tani didata dengan baik dan diusulkan untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Sehingga bantuan program pengembangan pertanian daerah bisa tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. 

"Bantuan pertanian belum bisa optimal. Kami Komisi XI sudah bekerjasama dengan Komisi IV. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya (memenuhi) kebutuhan sarpras, alat pertanian, termasuk sumur pantek," terangnya, Senin (18/9/2023).

Musthofa meminta agar kepala desa melakukan pemetaan real di lapangan terkait kebutuhan petani. Karena setiap daerah memiliki kebutuhan penunjang pertanian yang berbeda-beda.

Dia menyebut, muara dari pelaksanaan fungsi kontrol adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Mulai dari bidang sarpras, hingga hasil produksi.

Pemerintah desa juga harus bisa membina dan memetakan kebutuhan kelompok tani. Bertanggungjawab atas kemajuan sektor pertanian daerah, termasuk arah dukungan yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani. 

"Kami ke depan akan bekerjasama lintas komisi. Untuk siapa bantuan ini, harus sampai dengan maksimal. Potensi pertanian Kudus sangat baik, harus didukung agar hasil yang didapatkan bisa mendukung pengendalian inflasi daerah," ujarnya. 

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sudah menyalurkan puluhan alat bantu pertanian dalam bentuk traktor selama tiga tahun terakhir. Mulai dari jenis traktor tangan hingga mesin combine dengan ukuran besar.