Sri Mulyani Curhat Dunia Gonjang-Ganjing Tapi Mahasiswa Happy-Happy Saat Kuliah Umum di Undip

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Dr. Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kuliah Umum Kebijakan 'Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global'.

Kuliah umum kerja sama Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) diadakan di Gedung Prof. Sudarto, S.H., Kampus Undip Tembalang, Kota Semarang pada Senin (23/10/2023).

Dalam paparannya, ia bercerita tentang keadaan dunia yang saat ini tengah gonjang-ganjing dan naik-turun.

Baca juga: Menkeu Belum Tahu soal Rencana Subsidi Pertamax

"Setiap perjalanan hidup orang pasti ada ups and down, demikian juga dengan negara dan perekonomian," ujarnya di hadapan ribuan peserta yang memadati ruangan.

Usaha timnya untuk menjaga keuangan karena siklus ekonomi bisa boom atau pertumbuhan dan bust atau penurunan.

Dampak ekonomi tumbuh antara lain keleluasaan lapangan kerja, ekonomi maju, properti naik, harga saham naik, dan situasi menyenangkan

Kemudian terjadi penurunan siklus ekonomi yang mengakibatkan terjadinya resesi, masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari kerja, kemiskinan meningkat, dan pengangguran naik.

Siklus ekonomi ini bisa dialami oleh semua negara, baik negara miskin, maju, maupun negara berkembang.

"APBN sebagai instrumen menjadi cara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tidak selalu, tetapi memiliki fungsi sebagai counter cyclical, bila ekonomi menderu-deru akan dicoba untuk didinginkan, kalau ekonominya terlalu turun, amblas, maka dia coba ditarik ke atas, dia menggunakan instrumen pajak, penerimaan, belanja, maupun pembiayaan," terangnya.

Seluruh penjelasan tersebut didesain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan postur APBN.

Dr. Sri Mulyani menambahkan, perang di Ukraina dan Palestina mengganggu ketertiban dunia.

Untuk tetap bisa melaksanakan ketertiban dunia, hal yang harus dilakukan oleh Indonesia ialah mewujudkan cita-cita sesuai amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Dalam paparannya, ia menjelaskan amanat tersebut antara lain Pemerintah Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Karena setiap cita-cita pasti ada konsekuensi, terutama dari keuangan negara," tegas Dr. Sri Mulyani.

Satu di antara instrumen penting yang dipakai untuk mencapai cita-cita tersebut ialah APBN yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal.