Berembug di Pati, Guru Minta Rp 600 T Dialokasikan Ke Sektor Pendidikan di Kemdikbud & Kemenag

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sejumlah 20 persen dari total anggaran belanja negara harus benar-benar dialokasikan untuk pendidikan, bukannya untuk fungsi kependidikan.

Artinya, sekira Rp 600 triliun dari total Rp 3000-an triliun APBN harus dialokasikan pada sektor pendidikan yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek dan Kementerian Agama.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan "Rembuk Pendidikan dan Penyerapan Aspirasi" bersama Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Muh Zen Adv yang diikuti ratusan kepala sekolah dan madrasah, Jumat (17/11/2023).

Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Hotel Gitrary Inn Pati.

Menurut Muh Zen yang juga Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng ini, tuntutan tersebut berasal dari para guru yang berasal dari berbagai organisasi, di antaranya PGRI, Pergunu, dan PGSI.

"Intinya, organisasi profesi guru ini minta pemerintah menjadikan 20 persen anggaran untuk pendidikan. (Ini sesuai) amanat UUD 45 dan UU Sisdiknas. Betul-betul untuk pendidikan, bukan fungsi kependidikan," papar dia.

Jika dialokasikan untuk "fungsi kependidikan" alih-alih untuk pendidikan, anggaran ini tersebar di banyak kementerian.

"Kementerian-kementerian yang ada urusan kependidikan ikut mengambil anggaran pendidikan itu. Mulai Kemendes, Kemnaker, Kementerian Kelautan, dan lain-lain yang jumlahnya belasan," kata dia. 

Zen berharap, anggaran pendidikan benar-benar murni dialokasikan untuk pendidikan. Lebih tepatnya yakni pendidikan yang dinaungi Kemdikbudristek dan Kemenag.

"Sebab yang mengurusi soal pendidikan, mulai prasekolah, dasar, menengah, sampai tinggi di dua institusi ini. (Saat) ini kan masih tersebar di mana-mana," ungkap dia.

Menurut Zen, persoalan berkait anggaran ini menjadi sebab delapan standar nasional pendidikan belum tercapai semua. Antara lain standar sarpras yang kondisinya masih 60 persen belum layak.

Bagi dia, ketuntasan belajar harus didukung sarpras yang representatif. Di sisi lain, sesuai data yang ada, sekira 60 persen sekolah sarprasnya belum representatif. Di antaranya sarpras laboratorium dan perpustakaan.

Menurut Zen, kondisi demikian terjadi bukan hanya di sekolah swasta, melainkan juga negeri.

"Bagaimana mau memberi materi pembelajaran dengan maksimal kalau sarpras tidak terpenuhi? Mungkin ada yang sudah terpenuhi, tapi belum merata. Apalagi sekolah di pinggiran, pegunungan, dsb. Tidak masuk akal menuntut hasil maksimal kalau sarpras tidak dipenuhi," tegas dia.

Persoalan lain yang disoroti Zen ialah, di Jateng, guru madrasah yang sudah sertifikasi belum mencapai 50 persen. Baru sekitar 49 persen dari total 103 ribu guru madrasah negeri dan swasta.

Soal kesejahteraan guru, Zen menyebut, hingga hari ini masih ada guru yang digaji setara penghasilan tukang parkir dalam sepekan. Atau malah lebih rendah.

"Kalau mereka tidak punya sumber penghasilan lain, kasihan. Tapi jangan ditanya komitmen mereka. Kalau mereka boikot tidak mengajar, hancur bangsa ini," tegas Zen.

Menurut Zen, segala keruwetan di ranah pendidikan ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah melalui anggaran pendidikan yang representatif dan proporsional.

"Maka, 20 persen anggaran harus dikembalikan ke pendidikan untuk menjawab semua itu. Dari Rp 3000 triliun, Rp 600 triliun di antaranya harus betul-betul untuk pendidikan. Dengan anggaran itu saya yakin tidak ada lagi sarpras pendidikan yang tidak layak dan tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera," tegas Zen.

Zen mengatakan, rekomendasi dari para kepala sekolah dalam pertemuan di Pati ini akan pihaknya sampaikan ke pihak terkait, mulai dari Pemkab/Pemkot, Pemprov Jateng, hingga DPR RI dan kementerian terkait.

Salah satu kepala madrasah peserta rembuk pendidikan, Yusuf Hasim, menyoroti bahwa lembaga pendidikan swasta memiliki kontribusi dominan di Pati.

Karena itu, menurut Ketua PCNU Kabupaten Pati ini, pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada lembaga pendidikan swasta. 

"Dari data Disdikbud Pati, 64 persen lembaga pendidikan di Pati adalah swasta. Maka saya kira perlu mendapat perhatian khusus dari Pemda, khususnya terkait pendampingan anggaran dan peningkatan SDM guru," ucap Kepala MTs Tarbiyatul Banin Winong itu. (mzk)