20 UMKM di Kudus Diproyeksikan Ekspor pada 2024

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop-UKM) Kudus mencatat ada 20 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kretek yang berpotensi ekspor pada 2024. 

Bergerak pada sektor produk unggulan makanan-minuman, kerajinan, fesyen, hingga bordir.

Mereka akan difasilitasi oleh Disnakerperinkop-UKM dan juga Kantor Bea Cukai dan OPD terkait untuk bisa melakukan ekspor produk ke berbagai negara. 

Dengan maksud agar produk-produk lokal Kabupaten Kudus bisa merambah ke pasar global untuk mendongkrak UMKM naik kelas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkop-UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, sejauh ini sudah ada 15 pelaku UMKM dari total 18.277 UMKM di Kudus, sudah melakukan ekspor produk.

Di awal 2024 ini, terdapat 20 UMKM yang bisa diproyeksikan untuk melakukan ekspor, sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah agar mendapatkan fasilitasi dari Disnakerperinkop-UKM dan Kantor Bea Cukai dalam proses ekspor produk.

Dengan catatan, pelaku usaha harus sudah melengkapi semua proses perijinan produk hingga legalitas usaha. 

Nantinya, mereka diberikan arahan terkait ketentuan-ketentuan yang mendukung ekspor. 

Di antaranya terkait kualitas produk, packaging yang menarik, serta daya tahan produk dengan batas expired yang telah ditentukan, khususnya produk makanan dan minuman. 

"Pendataan kami, saat ini kurang lebih ada 18.277 UMKM di Kudus, yang sudah ekspor sekitar 15 UMKM. Untuk yang berpotensi ekspor tahun ini ada 20-an UMKM, ini akan digarap dengan serius," terangnya, Kamis (25/1/2024).

Rini menyebut, Disnakerperinkop-UKM bersama Kantor Bea Cukai dan OPD terkait mendorong penuh upaya ekspor produk lokal daerah ke manca negara. 

Di antaranya memberikan fasilitasi yaitu mempertemukan pihak penjual dengan sasaran pembeli. Juga membantu ketersediaan buyer yang sesuai dengan produk yang dipasarkan.

Pihaknya juga bakal mengoptimalkan ketersediaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara untuk membantu pemasaran produk ke manca negara. 

"Kami punya data PMI yang bekerja di luar negeri. Kami gandeng untuk membantu pemasaran produk, bentuk sinergi dengan PMI di luar negeri," ujarnya. 

Disnakerperinkop-UKM Kudus menggandeng Kantor Bea Cukai dan beberapa OPD dalam rangka kurasi produk. Di antaranya legalitas usaha, izin produk, dan kebutuhan ekspor lainnya. 

Kata Rini, Kantor Bea Cukai juga siap membantu pengiriman produk ke luar negeri melalui Kantor Pos. Termasuk bekerjasama dengan pihak perbankan untuk mempermudah proses transaksi ekspor. 

"Yang jadi kendala saat ini adalah menemukan buyer dan biaya. Ini yang menjadi PR kita bersama agar ada solusinya. Untuk soal kualitas produk, packaging dan lain-lain sudah bagus," tuturnya. (Sam)