Pemkab Jepara Gelontorkan Rp 9 Miliar Untuk Menjamin Kesehatan Warga Miskin, Ini Pesan Pj Bupati

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah kabupaten Jepara gelontorkan Rp 9 miliar untuk menjamin kesehatan sekaligus biaya perawatan masyarakat yang benar miskin, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada warga membutuhkan.

PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan bahwa anggaran tersebut sebagai bukti Pemkab ada untuk masyarakat benar miskin jika membutuhkan perawatan kesehatan.

"Warga masyarakat Jepara yang sakit khususnya di rawat di Rumah sakit, ini kami luruskan bahwa sebetulnya Pemda masih memperhatikan warga masyarakat yang sakit khususnya di kelas 3 bagi masyarakat yang miskin," kata PJ Bupati Jepara seusai melakukan pertemuan membahas Pembiayaan kesehatan bagu warga miskin di Kabupaten Jepara, Sabtu (27/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini Pemda masih membayar tanggungan biaya perawatan sakit bagi warga yang miskin di tahun 2023 kemarin.

"Dari data kemarin kami sudah menyiapkan sebanyak Rp 9 Miliar dan kami masih ada tanggungan juga di rumah sakit Rp 9 Miliar ," ucapnya.

Dengan total anggaran dari tahun kemarin dan sekarang hampir mencapai Rp 18 Miliar, PJ Bupati Jepara meminta Sekda, OPD terkait hingga rumah sakit bisa mengevaluasi banyak pengeluarannya perawatan orang sakit.

Dari evaluasi kata dia, menemukan bahwa banyak orang yang tidak benar miskin namun menyatakan dirinya tidak mampu membuat anggaran menjadi membengkak.

Ia ingin jajaranya bisa lebih selektif kembali untuk memastikan warga yang membutuhkan.

"Ini tentunya jadi PR kami semua, bahwa saya minta pak Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Dinsos selalu memperhatikan kami lebih seletif kembali warga yang sakit," ungkapnya.

Pj Bupati menambakan dorong evaluasi pun muncul dari KPK hingga BPK untuk memastikan anggaran bantuan untuk orang miskin tidak menumpuk.

"Tahun ini kami evaluasi, karena beberapa saran dari KPK dan BPK kami harus mengevaluasi terhadap bantuan yang bersifat ganda," ucapnya.

Senada dengan hal itu, Sekda Jepara, Edy Sujatmiko meminta masyarakat bisa lebih peduli atas pentingnya jaminan kesehatan dengan menggunakan BPJS.

Menurutnya masih banyak masyarakat yang menilai bahwa BPJS hanya diurus ketika merasa sakit saja, namun terkesan tidak peduli saat sehat.

Bagi dia, pemahaman seperti itu yang perlu dibenarkan.

"Jadi sebenarnya masyarakat kami edukasi agar siap tidak sakit baru ngurus BPJS, apa lagi tidak mampu," ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa masyarakat yang benar miskin masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipastikan biaya ditangung oleh Pemda.

"Kalau masyarakat yang miskin  seusai dengan kategori yang ada di DTKS maka harus mengurus itu lewat desa Itu pasti diperhatikan oleh pemerintah, selama ini kami mengedukasi masyarakat bahwa rawat inap kelas 3 gratis , tapi rawat inap kelas 3 gratis bagi warga benar miskin," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Pemda masih fokus pelayanan kesehatan bagi warga yang benar miskin.

"Kami memprioritaskan yang benar miskin, bukan yang membuat-buat miskin," ucapnya.

Sekda Jepara tidak ingin masyarakat yang benar membutuhkan namun tidak bisa terlindungi BPJS lantaran baru mengurus jaminan kesehataan saat diperlukan saja.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli atas jaminan kesehatan.

"Aktifnya 14 hari, sehingga tidak bisa mengcover ketika sakit makanya jangan sampai terlambat sakit ingat BPJS tapi sebelum sakit bpjs ditangan sehingga aman," tutupnya. (Ito)

Baca juga: Polres Batang Bina Rohani 8 Anak Diversi di Ponpes Darut Taubah

Baca juga: Rahasia Sukses King Mobilindo Semarang, Miliki Peminat Hingga Luar Pulau

Baca juga: Anjing Gondol Jasad Bayi ke Rumah Warga, Rahasia Ibu Rumah Tangga Ini Akhirnya Terbongkar

Baca juga: Disambut Ribuan Santri Saat Kampanye di Wonosobo, Cak Imin Manfaatkan Momen untuk Dengar Aspirasi