Anggota DPR Fraksi PKS dan PPP Cecar Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Ini Kata Sri Mulyani

TRIBUNJATENG.COM - Anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan progam makan siang gratis saat Rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).

Menkeu Sri Mulyani dicecar pertanyaan seputar progam Prabowo - Gibran yang dikabarkan bakal mulai dilakukan pada tahun ini.   

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mempertanyakan asal usul dari asal anggaran program makan siang gratis tersebut.

"Ini masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya Bu Menteri. Sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Kalau BU Menteri bisa berikan pencerahan gitu," ujar dia.

Baca juga: Chef Arnold Panen Kritik Usai Hitung Budget Makan Siang Gratis, Netizen Soroti Harga Ayam dan Telur

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga ingin mengonfirmasi kabar yang beredar terkait dana makan siang gratis yang akan menggerus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal tersebut mendapatkan penolakan dari banyak guru-guru.

"Program makan siang gratis akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu, banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Wartiah.

Baca juga: Pemerintah Sudah Uji Coba Program Makan Siang Gratis di SD-SMP Tangerang

Program makan siang gratis merupakan janji politik yang sebelumnya disuarakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibram Rakabuming.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati pun menjawab berbagai pertanyaan dari wakil rakyat itu.

"Bukan karena kami menghindar ya, pertanyaan Bapak Ibu tentang makan siang gratis. Di APBN kita belum ada, di 2024 kan kan tidak ada," kata dia.

"Kalau ini adalah untuk program baru Bapak dan Ibu sekalian kan juga paham bahwa siklum APBN kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian untuk mulai dari KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal)," tambah dia.

Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 baru akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024. Adapun APBN tersebut nantinya dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu adanya fatsun atau etika dalam komunikasi politik yang dilakukan dengan baik.

Sri Mulyani menyebutkan, belum ada pembicaraan terkait program tersebut lantaran saat ini pembicaraan soal KEM PPKF baru sampai pada rentang (range) postur APBN.

Dengan demikian, anggaran belanja tiap kementerian atau lembaga belum dapat ditentukan.

"Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal," imbuh dia.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja," tandas dia.