4 Aksi Kontroversi Panglima Pajaji Sebelum Ditangkap Polisi, No 2 Bersitegang dengan Panglima Jilah

1. Pengeroyokan terhadap petugas SPBU

Baru-baru ini, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga melakukan pengeroyokan terhadap petugas SPBU bernama Andre di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini, setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut.

Operator SPBU itu ada menyebutkan kata-kata tidak pantas, panglima ****ol. Akhirnya ucapan itu menjadi selisih paham. 

Ketika itu Panglima Pajaji bersama kelompoknya mengisi BBM di SPBU. Saat mengisi BBM, petugas BBM bernama Andre menjawab pertanyaan rekannya dengan menunjuk temannya yang lain.

"Dia itu Panglima apa?"tanya rekannya. "Panglima ****ol,"jawab Andre merujuk pada sehabatnya itu. 

Ternyata ucapan Andre itu didengar anggota Panglima Pajaji.

Beruntung pertikaian itu dapat dilerai oleh masing-masing pihak. Terkait kejadian tersebut, Panglima Pajaji juga menegaskan, bahwa persoalannya dengan operator SPBU telah selesai. 

Pemimpin Pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin.

"Yang mengatakan kita tidak membayar bensin saya pertegaskan pada anda dan kalian semua, jika anda tidak tahu pokok permasalahannya lebih baik anda diam," tegasnya dalam tayangan video yang beredar di YouTube.

2. Tantang Panglima Jilah hingga berujung permintaan maaf

Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jilah.

Perseteruan itu terkait ketidaksetujuannya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Panglima Pajaji menentang Panglima Jilah yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN.

Baca juga: Viral Panglima Pajaji Minta Maaf pada Panglima Jilah, Apa yang Terjadi? Ini Katanya

Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jilah sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Ia tampak tegas menentang seluruh pernyataan milik Panglima Jilah dengan menyebutkan pembangunan IKN belum final dan Panglima Jilah tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia.