Demi Alasan Ini, Dewan Minta Program UHC Kota Semarang Makin Dipermudah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi program yang direkomendasikan DPRD Kota Semarang untuk lebih ditingkatkan.

Dalam rapat paripurna persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang 2023, dewan meminta program UHC dipermudah dari sisi pelayanan dan ditingkatkan dari sisi anggaran. 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, program UHC sudah berjalan baik.

Namun, masih ada masyarakat yang mengeluhkan saat akan digunakan ternyata akses tertutup. 

Baca juga: Mahasiswi Semarang Penerima KIPK yang Viral Pamer Gaya Hidup Hedon Ajukan Surat Pengunduran Diri

Baca juga: Inilah Sosok Cantika Mutiara Mahasiswi Undip Semarang Pamer Gaya Hidup Mewah, Kini Mundur Dari KIP-K

"Nah, membukanya sebenarnya harus punya akses."

"Kami beberapa kali membantu warga."

"Mereka punya UHC, ketika mau berobat, ternyata keluhannya kok tertutup."

"Kami coba komunikasikan ke Kepala Dinkes, menyampaikan memang ini untuk keamanan dan tidak membengkak, kemudian ditutup sementara," jelas Afif melalui Tribunjateng.com, Selasa (30/4/2024). 

Menurutnya, program ini harus diteruskan dan ditingkatkan, mengingat sangat membantu meringankan ekonomi masyarakat.

Dalam pelayanan, diharapkan masyarakat bisa dilayani secara baik dan mudah. 

"Masyarakat ini mentalnya berbeda-beda."

"Semestinya, harus disosialisasikan ke kelurahan dalam hal pengurusan UHC."

"Ketika ditutup, diberi saluran bagaimana menyampaikan keluhan-keluhan," paparnya. 

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menambahkan, UHC jadi andalan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung program ini dilanjutkan.

Jika ada kekurangan anggaran, pihaknya siap mengusulkan penambahan. 

"Anggaran menyesuaikan."

"Misal, ada penambahan, kami terapkan anggaran yang ada," ucapnya. (*)

Baca juga: Ini Rincian Biaya UKT Kuliah UMP, Kampus Terakreditasi Unggul di Purwokerto

Baca juga: BPS Kabupaten Tegal Gelar Sosialisasi Pendataan Podes 2024 dan Penetapan Standar PST  

Baca juga: RPL PGPAUD UMP, Menjawab Mimpi Guru TK Mendapat Gelar S1. Ini Syaratnya

Baca juga: SARMMI Luncurkan Buku Panduan Relawan Gempa Bumi