DPRD Jepara Usulkan Hak Interpelasi Permasalahan PT BPR Bank Jepara Artha

Berdasarkan temuan PPATK terindikasi adanya transaksi mencurigakan. 

Hal tersebut perlu di jelaskan kepada publik. 

Mengacu pada Perda Nomer 10 Tahun 2018 Pasal 21 dan 22 menjelaskan bahwa pemegang saham penuh BJA adalah pemda, sejauh mana pengawasan pemda terhadap manajemen BJA, sampai BJA mengalami kebangkrutan. 

"Padahal setiap tahun diadakan RUPS, dan manajemen melaporkan secara berkala setiap tri wulan," ujarnya.

Adanya informasi, bahwa agunan banyak yang bermasalah, termasuk penerima kredit yang tidak sesuai SOP. 

Sehingga perlu dijelaskan ke public, apakah keputusan pencairan kredit adalah keputusan manajemen ataukah ada campur tangan kekuasaan yang lebih besar,  

Ia menambahkan bahwa berdasar sidang gugatan perdata, adanya kerugian BJA yang di taksir mencapai kurang lebih 352,4 M (Tiga ratus lima puluh dua  koma empat Milyar) dan juga adanya potensi kerugian negara di dalamnya. 

"Menjadi pertanyaan adalah sampai saaat ini, proses yang dipilih pemda adalah melalui gugatan perdata. Kenapa tidak disertai laporan pidananya sekaligus," tutupnya. (Ito)

Baca juga: Pemkot Solo Pilih Diam Tak Berani Berjanji, Belum Jelas Kapan Taman Balekambang Bisa Dibuka

Baca juga: Tingkatkan Disiplin Anggota, Propam Polsek Tahunan Gelar Ops Gaktiblin

Baca juga: Aksi Pencurian Hebel Kepergok Warga di Karanganyar, 1 Pelaku Melarikan Diri

Baca juga: Pemuda 32 Tahun Cabuli Anak di Bawah Umur, Berawal Dari Ngintip Saat Sedang Mandi