Investasi PMDN Sektor Industri Tekstil Kian Merosot di Jateng, Ini Dugaan Penyebabnya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sektor industri tekstil di Jawa Tengah terus menunjukkan penurunan performa.

Beberapa perusahaan tekstil bahkan dinyatakan tutup.

Seperti pernyataan Kemenaker beberapa waktu lalu.

Setidaknya 5 perusahaan tekstil raksasa di Jawa Tengah yang dinyatakan oleh Kemenaker, sudah tutup.

Baca juga: DATA Kondisi 5 Pabrik Tekstil di Jateng, Disnakertrans: Yang Tutup Cuma PT Dupantex di Pekalongan

Baca juga: Sejumlah Pabrik Tekstil di Jateng Tutup, Gelombang PHK Diprediksi Berlangsung hingga September

Adapun 5 perusahaan tersebut adalah PT Dupantex, PT Sai Apparel, PT Kusumaputra Santosa.

Kemudian PT Pamor Spinning Mills dan PT Kusumahadi Santosa.

Kondisi tersebut berdampak pada belasan ribu tenaga kerja lantaran terkena PHK.

Tak hanya itu, pendataan Kemenaker 3 perusahaan tekstil raksasa di Jawa Tengah juga melaksanakan efisiensi karyawan.

3 perusahaan tersebut adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex, dan PT Djohartex.

Jika dilihat dari pendataan DPMSPT Jateng, buruknya iklim sektor industri tekstil sudah terjadi beberapa tahun silam.

Hal tersebut membuat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor industri tekstil merosot.

Pada Semester I 2021, misalnya, realisasi investasi PMDN sektor industri tekstil di Jawa Tengah tembus di angka 615,8 juta Dolar AS.

Sementara pada semester yang sama di 2023, realisasi investasi PMDN sektor industri tekstil di Jawa Tengah turun menjadi 142,7 juta Dolar AS.

Baca juga: Pasar Terganggu Produk Impor Ilegal Industri Tekstil di Jateng Pun Turut Dihantui PHK

Baca juga: Sudah 13.800 Pekerja Di-PHK di 2024: Kondisi Industri Tekstil Indonesia Semakin Terpuruk 

Penurunan investasi PMDN sektor industri tekstil dari semester I 2021 dibanding semester I 2023 terpaut cukup signifikan, mencapai 473,1 juta Dolar AS.

Anjloknya sektor industri tekstil di Jawa TEngah juga berdampak pada ribuan pekerja.

Catatan Disnakertrans Jateng, PHK massal dilakukan sejumlah perusahaan pada 2023 hingga triwulan dua 2024.

Total pekerja yang terkena PHK dan perselisihan PHK bahkan mencapai 5.956 pekerja.

Pada 2023, terdapat 8 penutupan perusahaan tekstil di Jawa Tengah.

Dari total tersebut, 645 pekerja terdampak PHK.

Kemudian total perselisihan PHK pada tahun yang sama mencapai 476 kasus yang berdampak pada 4.786 pekerja.

Tak hanya itu, Disnakertrans Jateng juga mencatat hal serupa pada triwulan III 2024.

Pada triwulan III 2024, 3 perusahaan di Jawa Tengah dinyatakan tutup dan berdampak pada 357 pekerja.

Sedangkan perselisihan PKH triwulan yang sama mencapai 59 kasus dengan dampak 172 pekerja.

Masifnya PHK di Jawa Tengah dibenarkan oleh Sekertaris KSPI Jateng Aulia Hakim.

Menurutnya, gejolak PHK terjadi di beberapa sektor perusahaan.

Selain perusahaan tekstil, meubel dan farmasi juga tengah bergejolak.

Baca juga: 529 Pekerja Pabrik Tekstil Kena PHK pada Triwulan I 2024 di Jateng, Imbas Persaingan Usaha

Baca juga: PHK Hantui Pabrik Tekstil, Apindo Jateng: Terpengaruh Impor Ilegal dan Daya Saing Turun

"Hingga kini pendataan masih terus dilakukan oleh sejumlah federasi buruh terkait PHK di beberapa perusahaan di Jawa Tengah," paparnya kepada Tribunjateng.com, Rabu (19/6/2024).

Dipaparkannya, pendataan tentang PHK terbaru baru dilakukan di Kota Semarang.

Di Kota Semarang perusahaan meubel dan farmasi gulung tikar dan berdampak pada 550 pekerja.

"Ada dua perusahaan yang kolaps, selain PHK ada juga yang dipekerjakan tak full alias 50 persen," paparnya.

Dikatakannya perusahaan tekstil, meubel, hingga farmasi tergerus oleh kondisi.

Kondisi yang dimaksud Aulia adalah persaingan dengan perusahaan luar negeri.

Selain itu perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku karena regulasi yang kurang pro.

Meskipun investasi terus masuk ke Jawa Tengah, namun Aulia berujar hal tersebut tak membantu sejumlah perusahaan bertahan.

"Harusnya Pemprov Jateng menjaga investor yang ada di Jawa Tengah."

"Jadi tak hanya membuka kran investasi, namun juga menjaga," terang Aulia Hakim.

Menurut Aulia Hakim, rendahnya upah di Jawa Tengah juga berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan yang kolaps.

Pasalnya, jika upah tinggi daya beli masyarakat juga terdongkrak.

"Kondisi tersebut membuat perusahaan tetap berjalan dan memproduksi barang," imbuhnya. (*)

Baca juga: Ketua DPRD Kudus, Masan: Strategi Pembahasan APBD Harus Diubah Demi Tekan SiLPA

Baca juga: PENAMPAKAN Ruko 2 Lantai Dekat GOR Satria Purwokerto, Markas Judi Online yang Digerebek Polisi

Baca juga: Ulah Siswa SMA Semarang Bikin Orangtua Si Pacar Murka, Kirim Video Adegan Ranjang Biar Dapat Restu

Baca juga: PPDB Kota Semarang 2024: Meski Pendaftaran Online Harus Tetap ke Sekolah