Ini Ancaman Dishub ke Operator Soal Buruknya Layanan Trans Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mengevaluasi pelayanan Trans Semarang secara menyeluruh.

Seluruh operator diminta memberikan pelayanan yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan setiap penumpang. 

Operator yang bandel bisa mendapat sanksi diputus kerjasama. 

Plt Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan, sudah berkoodinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan review ulang pelayanan Trans Semarang. 

"Semua kita review ulang dari kelembagaan, sistem oprasional, termasuk ada review trayek," jelas Danang, Selasa (2/7/2024). 

Dia memaparkan, Dishub telah melakukan pengecekan laik jalan armada Trans Semarang beberapa waktu lalu di Halte Pemuda.

Beberapa operator juga telah diberikan surat peringatan terkait laik jalan.

Dia mengingatkan, kerjasama antara pemerintah dan operator bisa saja diputus kontrak apabila operator tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.  

"Sangat bisa diputus kerjasama jika tidak memenuhi persyaratan. Beberapa operator sudah ada yang diberikan surat peringatan terkait laik jalan.

Kami minta operator memastikan kendaraan harus laik jalan. Kemudian, pengemudinya kami tekankan lagi disiplin karena mereka membawa nyawa, membawa kesan layanan masyarakat," urainya. 

Danang menyebut, Kota Semarang sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu kota yang mempunyai transportasi massal yang dapat diandalkan. 

Dari sisi subsidi, Pemerintah Kota Semarang mengelontor anggaran cukup besar untuk subsidi transportasi massal yakni sekira empat persen dari APBD Kota Semarang. Oleh karena itu, dia meminta operator benar-benar memberikan pelayanan yang baik. 

"Subsidi termasuk tinggi, empat persen dari APBD. Makanya, harapan kita, masyarakat bisa dapat transportasi massal yang aman, bersih, terjangkau," ucapnya. 

Pengecekan laik jalan armada Trans Semarang, sambung Danang, akan dilakukan secara berkala. Jika tidak memenuhi laik jalan, dia meminta armada stop beroperasi. Bkaha operasional dari pemerintah pun bisa dipotong. 

"Kalau tidak memenuhi unzur laik jalan, tidak boleh mlaku. Artinya, biaya operasional yang kita berikan bisa kita potong," tandasnya.