200 Lebih Pejabat Militer Jepang Dihukum, Kepala Staf Angkatan Laut Docopot

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menuturkan, ia telah menginstruksikan Kihara untuk mengatasi masalah-masalah dan memperkuat kepemimpinan sebagai tujuan memulihkan kepercayaan publik.

“Melihat kembali pertemuan NATO, jelas bahwa kita menghadapi lingkungan keamanan yang sangat serius. Dengan mengingat hal itu, Jepang tidak boleh membiarkan ada kesalahan dalam keamanan negaranya,” kata Kishida.

Jepang dan sekutu militernya

Skandal ini mencuat pada saat Jepang tengah berupaya membangun dirinya sebagai sekutu militer terpercaya negara-negara Barat, khususnya AS.

Tokyo telah mempercepat kerja sama militernya dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Rangkaian pelanggaran tersebut merupakan yang paling meluas yang terungkap dalam lembaga pertahanan Jepang dalam beberapa tahun terakhir dan membayangi upaya Tokyo untuk memperkuat militernya guna menghadapi tantangan yang meningkat dari China dan Korea Utara.

Jepang juga tengah berupaya meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2 persen dari produk domestik bruto dari sekitar 1persen selama lima tahun hingga 2028.

Pemerintah telah menunda keputusan tentang bagaimana cara mendanai sebagian besar pengeluaran tambahan untuk persenjataan seperti rudal dan jet tempur, dan jajak pendapat menunjukkan penolakan publik terhadap kenaikan pajak untuk membiayai pengeluaran pertahanan tambahan.

Dalam buku putih pertahanan tahunannya yang dirilis hari Jumat, Jepang mengatakan telah mengamankan 42 persen dari total 43,5 triliun Yen (273 miliar dollar AS) yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan pertahanan yang direncanakan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jepang Copot Kepala Staf Angkatan Laut dan Hukum 200 Pejabat Militer"

Baca juga: Wanita Indonesia Ditemukan Tewas dengan 30 Luka Tusuk di Jerman