200 Lebih Pejabat Militer Jepang Dihukum, Kepala Staf Angkatan Laut Docopot

TRIBUNJATENG.COM - Lebih dari 200 pejabat militer di Angkatan Laut Bela Diri Jepang atau Japanese Maritime Self Defense Force (JMSDF) dan Kementerian Pertahanan mendapat hukuman terkait pelanggaran hukum dan tindakan indisipliner.

Sebanyak 218 anggota militer disiplinkan, dengan 11 pejabat senior diberhentikan, dua orang diturunkan jabatan, 14 orang dipotong gajinya, dan puluhan lainnya diskors.

Kepala Staf Angkatan Laut Bela Diri Jepang, Laksamana Ryo Sakai, dicopot dari jabatannya.

Baca juga: Arkeolog Tak Berani Bongkar Makam Kaisar Pertama China, Ini Alasannya

Sakai akan mengundurkan diri dari jabatannya per Jumat (19/7/2024) dan akan digantikan panglima tertinggi Armada Bela Diri Laksamana Akira Saito.

"Mengambil kesempatan ini, mohon terimalah permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas kekecewaan yang ditimbulkan," kata Sakai dalam pernyataan yang diunggah di laman web kementerian.

Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

Kihara juga mengatakan merelakan gajinya selama satu bulan, namun tetap bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya dan memastikan untuk terus mereformasi organisasi di bawah kepemimpinannya.

“Merupakan tanggung jawab saya untuk melakukan segalanya untuk membangun kembali kementerian pertahanan dan Self Defence Force di bawah kepemimpinan saya secepat mungkin dan mendapatkan kembali kepercayaan publik,” kata Kihara dikutip dari Independent. 

Pelanggaran info rahasia dan penyalahgunaan wewenang

Dilansir dari Time, pelanggaran yang dilakukan para pejabat militer ini mencakup kesalahan dalam penanganan informasi rahasia dan tuntutan gaji yang berlebihan.

Serangkaian pelanggaran ini disebut sebagai salah satu yang paling masif di lembaga pertahanan Jepang tersebut.

“Masalah-masalah ini telah mengkhianati kepercayaan publik dan tidak dapat diterima,” ujar Kihara.

Kihara mengungkapkan, masalah ini termasuk informasi rahasia tentang pergerakan kapal perang yang dapat diakses oleh individu tanpa izin keamanan.

Kemudian, masalah lainnya yakni puluhan penyelam angkatan laut yang mengeklaim pembayaran bahaya untuk tugas yang sebenarnya tidak mereka lakukan.

Sementara sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan melakukan pelecehan terhadap bawahannya secara verbal.