Berita Semarang
RICUH, Pengosongan Paksa 7 Rumah Aset PT KAI di Semarang, Warga Sebut Tak Ada Putusan Pengadilan
Pengosongan tujuh rumah perusahaan PT KAI di Gergaji Semarang Selatan, Kota Semarang diwarnai kericuhan pada Selasa (30/7/2024).
Pada 22 Juli 2024 memberikan surat peringatan ketiga kepada para penghuni untuk mengosongkan bangunannya.
Baca juga: Warga Sebut PT KAI Daop 4 Semarang Tak Lampirkan Putusan Pengadilan Saat Mengosongkan Rumah
Baca juga: Tren Positif Angkutan Barang PT KAI Daop V Purwokerto, Semester I 2024 Naik 6,5 Persen
“KAI pada akhirnya mengambil langkah tegas kepada para penghuni untuk segera mengosongkan aset tersebut karena tidak adanya upaya maupun itikad baik dalam memperpanjang ikatan perjanjian sewa," terangnya.
PT KAI Daop 4 Semarang juga telah berkoordinasi dengan kewilayahan setempat sebelum melakukan penertiban itu.
Termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar.
Setelah dilakukan penertiban dan untuk menghindari penggunaan aset tersebut secara tidak bertanggungjawab, KAI melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi.
Aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan.
“PT KAI akan terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"ujar Franoto Wibowo.
Sementara itu, penasihat hukum warga, Novel Abdul Bakrie mengatakan, PT KAI mengosongkan tujuh rumah di wilayah itu.
Menurutnya, sesuai ketentuan KAI menyebut proses pengosongan rumah dilakukan PT KAI tidak terdapat putusan pengadilan.
"Kalau seperti ini mau dikemanakan aset ini."
"Kalau tiba-tiba jadi pompa bensin tempat komersial kasihan pemilik atas hak ini," ujar dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengosongan 7 Rumah Milik PT KAI di Semarang Diwarnai Kericuhan"
Baca juga: KISAH Penangkapan Glempo Pengedar Sabu di Sukoharjo, Polisi Kejar Pelaku Hingga Jalan Pajang-Gatak
Baca juga: Pemkot Solo Banjir Aduan Pengunjung Taman Balekambang, Keluhkan Tarif Parkir Motor Rp5.000
Baca juga: Rumah Sakit di Jateng Diduga Klaim Fiktif Tagihan BPJS Kesehatan Rp29,4 M, KPK Serahkan ke APH
Baca juga: Video KBPP Polri Jateng Bentuk Desk Pilkada Bertekad Menangkan Komjen Pol Ahmad Luthfi di Pilgub
Pertumbuhan Pengembang Perumahan di Semarang Kian Pesat, Distaru Ingatkan Patuhi Aturan Tata Ruang |
![]() |
---|
Jumlah Feeder Trans Semarang Terbatas, Pengamat Transportasi Usulkan Menyentuh Banyak Perumahan |
![]() |
---|
Dana Operasional RT Rp25 Juta Cair, Wali Kota Harap Warga Kurang Mampu Tak Lagi Diwajibkan Iuran |
![]() |
---|
Trans Semarang Perlu "Obat" Serius: Peremajaan Armada hingga Restrukturisasi Manajemen |
![]() |
---|
Keluhan Warga soal BRT Trans Semarang: Mogok, Penuh, dan Bikin Terlambat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.