2 Kali Pramono Anung Izin ke Presiden Jokowi, Resmi Daftar Pilkada DKI Jakarta 2024 Diusung PDIP

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada DKI Jakarta 2024 pada Rabu (28/8/2024).

Sebelum memantapkan diri maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan mengklaim telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo.

Bagaimanapun, dia saat ini masih berstatus sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Jokowi.

Baginya, adalah hal lazim dan harus dilakukan dirinya saat hendak maju ke dalam pertarungan politik di Pilkada.

Lalu bagaimanakah respon Presiden terhadap Pramono Anung yang maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 dan dipasangkan dengan Rano Karno?

Baca juga: Hari Ini, Pramono Anung-Rano Karno Akan Daftar Ke KPU DKI Jakarta 

Baca juga: Tiket PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024 Diserahkan Kepada Pramono Anung, Nasib Anies Baswedan?

Saat mendaftarkan diri, Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet menyebut sudah dua kali meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak dua kali," ujar Pramono Anung seperti dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, Jokowi juga memberikan dorongan kepadanya untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pasalnya, tak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk berkontestasi di pemilihan tingkat daerah.

"Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, 'Mas tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju,'."

"Walaupun terus terang, pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak," ujarnya.

Pramono Anung lantas meminta izin lagi kepada Presiden Joko Widodo karena ada desakan dari PDIP untuk bertarung di Jakarta.

"Esoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden."

"'Bapak saya akan maju karena memang permintaan partai desakan dan sebagainya untuk maju'."

"Akhirnya beliau menyampaikan bahwa, 'Ya, sudah maju saja Bismillah'," ucap Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah buka suara perihal langkah Pramono Anung maju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Jokowi, Pramono Anung memiliki hak untuk berkontestasi di Jakarta.

"Ya, itu hak politik dari Pramono Anung dan PDIP," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, majunya Pramono Anung di Jakarta pasti sudah ada hitung-hitungan politiknya.

PDIP selaku partai politik (parpol) pengusung pasti sudah memiliki kalkulasi politik dalam memajukan Pramono Anung.

"Sudah ada hitung-hitungan politiknya, saya kira memutuskan seperti itu."

"Ini bukan sesuatu yang mudah," terangnya.

Dia juga mengatakan, Pramono Anung sudah lapor kepadanya sebelum mendaftar sebagai calon gubernur Jakarta.

"Dua hari yang lalu, sudah, begitu ditunjuk langsung minta izin ke saya," paparnya.

Baca juga: Pramono Anung Ungkap Situasi Terkini Soal Isu Hubungan Megawati - Jokowi Retak

Baca juga: Pramono Anung Ungkap Kedekatannya dengan Pemilik Pura Group Kudus

Pramono Anung Tak Mundur dari Sekretaris Kabinet

Sementara itu, Pramono Anung tidak mau mundur dari jabatannnya sebagai Sekretaris Kabinet.

“Penetapan baru kemudian 22 September 2024."

"Saya akan bekerja seperti biasa, saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor,” kata Pramono Anung.

“Dan saya akan tetap bekerja secara profesional."

"Karena itulah yang menjadi kekuatan saya pribadi,” sambungnya.

Jika diminta untuk mundur, menurut Pramono Anung itu adalah hal yang mudah.

Namun, dirinya menegaskan, ingin memberikan kontribusi selagai masih berada di pemerintahan Jokowi.

“Kalau saatnya diperlukan untuk mundur bagi saya ringan-ringan saja, mundur-mundur saja."

"Bukan hal yang terlalu serius."

“Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya tetap ingin memberikan kontribusi selama saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, bagi Presiden, Wakil Presiden,” ungkapnya.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, bakal pasangan calon yang saat ini masih menduduki jabatan di pemerintahan tidak harus mengundurkan diri saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2024.

"Merujuk ke Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan yang wajib mundur itu adalah anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa," kata Wahyu Dinata. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pramono Anung Dua Kali Minta Izin Jokowi untuk Maju Pilkada Jakarta

Baca juga: Diduga Digantikan Thariq Halilintar di Podcast Warung Kopi PWK, Praz Teguh Beri Tanggapan

Baca juga: Kisah Gadis 16 Tahun "Dijual" Melalui Aplikasi MiChat, Awalnya Korban Imingi Kerja Gaji Bulanan

Baca juga: Ini Cerita Demonstran Semarang yang Diduga Terkena Peluru Karet dan Terinjak Mobil Komando Polisi

Baca juga: Yoyok Sukawi - Joko Santoso Tiba di KPU Kota Semarang, Jadi Paslon Pertama Daftar Pilwakot Semarang