FAKTA Warga Enggan Urus Sertifikat Tanah, Jadi Temuan Komisi II DPR RI, Khawatir Kena Pajak

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Anggota komisi II DPR RI temukan kendala pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan saat  evaluasi program pertanahan di kantor wilayah  ATR/BPN Jawa Tengah, Kamis (12/9/2024). 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan Kanwil ATR/BPN Jateng  telah melaksanakan program sesuai target sudah dicanangkan Kementerian.

Namun kendala yang dihadapi jajaran ATR/BPN adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya.

"Mereka khawatir kena pajak. Oleh sebab itu jajaran ATR/BPN bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat," imbuhnya. 

Baca juga: Kanwil ATR/BPN Jateng Beri Sanksi Puluhan Oknum PPAT Nakal

Baca juga: Mencla-Mencle, Komisi II DPR Tegur KPU Terkait Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

Menurutnya, sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo, sertifikat merupakan dokumen resmi dan dapat dimanfaatkan menambah modal.

Namun masyarakat di daerah masih berfikir mensertifikatkan tanah dikenakan pajak.

"Ini menjadi beban teman-temannya ATR/BPN," jelasnya.

Tak hanya itu, kata dia, ATR/BPN juga kekurangan juru ukur. Padahal juru ukur memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program PTSL.

"Kerja mereka tervalidasi. Juru ukur sangat kurang di ATR/BPN. Saya berharap Kepala Kantor dapat memberikan aspirasinya kebutuhan juru ukur," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Dwi Purnama mengatakan semua keluhan masyarakat terkait layanan akan ditindaklanjuti. Terlebih pelanggaran-pelanggaran PPAT.

"Namanya pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tutur dia.

Menurutnya, kehadiran Komisi II DPR RI untuk mencari tahu masalah dan kendala yang ada di BPN. Masukan komisi II DPR RI akan menjadi regulasi baru.

"Kami terimakasih atas untuk perbaikan layanan. Kami terus melakukan lebih baik dan menjadi lebih baik," imbuhnya.

Ia mengatakan BPN telah mengaplikasikan layanan elektronik. Hal ini untuk mencegah terjadinya pertemuan langsung antara BPN dengan masyarakat mengajukan permohonan.

"Jadi mencegah ketemu langsung antara yang dilayani dan minta dilayani," tandasnya.(rtp)