Detik-detik Jelang Bawaslu Putus Sengketa Pilkada Kendal, Benny bakal Gugat KPU Jika Dico Lolos

Kuasa hukum Benny Karnadi, Abdun Nafi' Al Fajri mengatakan, pihaknya akan menghadiri hasil sidang putusan sebagai pihak terkait.

Hanya saja, ia belum bisa memastikan kliennya akan hadir langsung atau tidak.

"Pak Benny tadi menyampaikan katanya mau hadir, cuma kan ini tentatif ya, karena besok juga Pak Benny banyak agenda yang tidak kalah penting dengan sidang. Tapi beliau berkeinginan hadir," bebernya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (13/9).

Nafi' menuturkan, pihaknya akan tetap hadir langsung meskipun Benny Karnadi tak bisa hadir langsung.

"Kalau Pak Benny tidak hadir, saya tetap harus hadir sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak terkait," ucapnya.

Berkait dengan putusan Bawaslu, Nafi menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum serupa manakala bapaslon Dico-Ali memenangkan gugatan pilkada.

Menurut dia, kliennya juga berhak untuk melakukan gugatan terhadap hasil keputusan Bawaslu Kendal.

 "Nanti jika pun (Dico-Ali-Red) lolos, kan nanti ditindaklanjuti KPU. Lah produk KPU itu yang nanti akan kami persoalkan ke Bawaslu Kendal," tuturnya.

Hanya saja, ia mengaku, hingga kini belum merancang skenario langkah tersebut.

Pihaknya masih fokus untuk mengikuti sidang putusan hari ini.

"Saya justru malah belum ngomong sama Pak Benny (ajukan gugatan jika Dico menang-Red). Kami komunikasi terakhir itu bahas soal persiapan mengikuti sidang putusan besok," jelasnya.

Diketahui, pasangan Dico-Ali menempuh jalur hukum lantaran berkas pendaftarannya untuk mengikuti kontestasi Pilbup Kendal ditolak dan dikembalikan oleh KPU.

Sebab, partai pengusungnya yakni PKB telah lebih dulu memberi dukungan ke bapaslon Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi.

Dico mengeklaim rekomendasi yang diberikan DPP PKB kepada dirinya untuk berpasangan dengan Ali Nurudin ialah sah, sementara rekomendasi DPP PKB sebelumnya kepada Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi sudah dicabut.

Dalam gugatan itu, Dico menggunakan pasal 12 PKPU nomor 8 tahun 2024 sebagai dasar argumentasi. Pasal itu berbunyi bahwa partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu tingkat pusat melalui KPU.(ags)