Pemerintah Segera Finalisasi Kebijakan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, Luhut Sebut Awal OKtober

"Yang ada adalah kita ingin perbaiki kualitasnya (BBM subsidi). Nah, tadi disebut ongkosnya naik dong, (lalu) siapa yang bayar? Karena kami enggak mau naikin harganya, berarti yang bayar adalah pemerintah, APBN," sambungnya.

Jika demikian, Rachmat mengungkapkan, risikonya besaran subsidi dan kompensasi BBM yang ditanggung APBN akan ikut naik. Di sisi lain, subdisi dan kompensasi BBM saat ini disinyalir belum tepat sasaran.

"Subsidi dan kompensasinya ini disinyalir, berdasarkan data yg kita punya, belum tepat sasaran. Sehingga, kami juga mengusulkan bersamaan, supaya tak ada beban ke masyarakat, dan tak ada beban ke APBN, juga relatif terukur. Kami mengusulkan agar dilakukan penyaluran subsidi tepat, yang hari ini telah dilaksanakan pada solar, ini juga (akan diterapkan-Red) untuk bensin," jelasnya.

Rachmat mengatakan, teknis penerapan kebijakan tersebut yakni dengan melarang beberapa jenis kendaraan tertentu memakai BBM subsidi.

"Caranya seperti apa? Mungkin ada beberapa jenis kendaraan yang tak lagi berhak membeli BBM subsidi," tandasnya. (Tribunnews/Nitis Hawaroh/Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)