Sultan Bachtiar Najamudin Usul Ketua Umum Partai Politik Jangan Ditarik Jadi Menteri Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan bahkan meminta agar para ketua umum partai politik di Indonesia ini tidak ditarik menjadi Menteri atau jabatan setingkatnya.

Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024 ini justru meminta agar mereka menduduki jabatan yang lebih tinggi ketimbang Menteri.

Salah satu posisi jabatan yang logis dan diyakini punya nilai tawar tinggi adalah masuk dalam jajaran pimpinan MPR.

Baca juga: Sejumlah Anggota DPD Terpilih Ingin Komeng Jadi Wakil Ketua MPR

Baca juga: Harmawan Mardiyanto Terpilih Sebagai Ketua DPD REI Jateng Periode 2024-2027

Hal ini disampaikan Sultan dalam peluncuran bukunya berjudul "Green Democracy" di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam.

"Saya punya ide, kenapa tidak suatu hari ketua umum partai politik jangan dilibatkan lagi ke urusan eksekutif," kata Sultan Bachtiar Najamudin.

Sultan meminta agar para ketua umum partai tak lagi menjabat di eksekutif, melainkan sebagai pimpinan MPR.

"Kalau sekarang ini ketua umum partai ditarik menjadi apakah menteri dan lain lain."

"Tidak ada yang salah, tetapi kenapa tidak dipikirkan harkat derajat ketua umum partai itu dinaikan, di posisi pimpinan MPR," ujarnya.

Dia memandang, para ketua umum partai politik penting untuk berada di pimpinan MPR untuk mengawal konstitusi.

Baca juga: Joko Suranto: Program 3 Juta Rumah Prabowo Lompatan Besar Atasi Krisis Perumahan dan Kemiskinan

Baca juga: Pertemuan Megawati dan Prabowo Belum Dipastikan, Tapi Suguhan Makanan Sudah Ada

"Sebagai katakanlah pengawal konstitusi, kira-kira Dewan Syuronya Indonesia, Dewan Syuro Republik, dinaikan ke atas, sehingga tidak terlibat di urusan eksekutif," ucap Sultan Bachtiar Najamudin.

Karenanya, Sultan mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk Zaken Kabinet.

"Makanya saya sangat setuju dan tentu setuju dengan Zaken Kabinet yang sedang digagas Prabowo Subianto."

"Karena dia tidak terikat dengan partai politik, bahwa ada orang-orang partai politik yang punya kompetensi, baguslah," tegasnya.

Adapun peluncuran buku karya Sultan Bachtiar Najamudin dihadiri Ketua Umum MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra.

Hadir juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. (*)