Pilkada 2024 di Tegal: Siapa Pemimpin yang Akan Lakukan Transformasi Besar?

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Anggota Tim Khusus Pj Bupati Tegal untuk percepatan pembangunan daerah, T. Hari Prihatono, menyoroti hasil Pemilu 14 Februari 2024 yang memunculkan peta baru dalam penguasaan politik di legislatif, tak terkecuali di Jawa Tengah.

Menurutnya, dominasi penguasaan PDIP di kantong-kantong massa tradisional wilayah pedesaan Jawa Tengah mulai tergerus.

"Wilayah yang selama ini dikenal sebagai 'kandang banteng' kini mulai dimasuki oleh elemen-elemen partai politik lain," ujar Hari Prihatono dalam rilis.

Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah DPT terbesar ketiga secara nasional, Jawa Tengah menjadi incaran partai-partai lain untuk meraih suara.

"Perubahan ini menunjukkan bahwa karakteristik pemilih sudah bergeser. Mereka tidak lagi hanya terpaku pada ideologi partai, melainkan lebih memperhatikan aktor politik yang bertarung," tambah Hari.

Fenomena tersebut, menurutnya, menguatkan kenyataan bahwa tidak ada kekuatan politik yang dapat menancapkan pengaruh secara kekal.

Masyarakat pemilih kini mulai lebih rasional dalam menentukan pilihan.

Peta Pilkada 2024 di Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian dalam Pilkada 2024.

Hasil Pemilu Legislatif 14 Februari 2024 di kabupaten tersebut seolah mengulang hasil Pemilu 2019.

PDIP, yang pada 2019 berhasil meraih 12 kursi, kali ini hanya memperoleh 10 kursi, sementara PKB mengalami lonjakan dengan meraih 17 kursi, meningkat dari 14 kursi pada 2019.

Dinamika politik di Kabupaten Tegal ini sejalan dengan perubahan konstelasi politik nasional, khususnya dengan munculnya Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Koalisi ini menjadi antitesa dari hegemoni PDIP di Jawa Tengah dan diperkirakan akan berdampak signifikan pada hasil Pilkada di berbagai daerah," ujar Hari Prihatono.

Di Kabupaten Tegal, pasangan calon Bima-Mujab yang diusung PDIP akan berhadapan dengan Ischak-Kholid yang didukung oleh koalisi 12 partai.

Keberanian pasangan Bima-Mujab untuk maju juga didukung oleh putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, yang mengubah aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah.