Menteri LH Ultimatum Yogyakarta, Ancaman Hukum untuk Pengelolaan Sampah yang Lalai

TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengancam tindakan hukum bagi pihak yang lalai dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

Hanif menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan mengirim tim penyidik dan pengawas untuk menyelidiki masalah tersebut.

Ia menegaskan langkah hukum akan diambil terhadap pihak yang terbukti lalai agar masyarakat merasakan keadilan.

"Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum, ini harus ada tersangka," ujar Hanif dalam pernyataan tertulis, Senin (18/11/2024).

Kementerian juga diminta segera mencari solusi, termasuk pendampingan teknis dan pendanaan.

Hanif menyarankan pemerintah daerah belajar dari keberhasilan Surabaya dan Banyumas dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber agar tidak menumpuk di TPA.

Hanif melakukan sidak ke beberapa lokasi, termasuk depo sampah Mandala Krida, dan menilai pemerintah daerah tidak serius menangani masalah ini.

Ia mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi sampah yang mencemari lingkungan dan berkapasitas 300 ton per hari.

Jika terbukti ada pelanggaran, Hanif berjanji akan membawa pihak terkait ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Penutupan TPA Piyungan sejak April lalu menyebabkan sampah menumpuk di berbagai tempat di Kota Yogyakarta.

Hanif meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk penjelasan detail soal pengelolaan sampah," ucap Hanif.

Ia juga menyebut anggaran sebesar Rp 100 miliar tidak cukup untuk menangani permasalahan sampah di kota tersebut.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, mengaku siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup.