Berita Blora
Permudah Petani Peroleh Pupuk Subsidi, Wamentan Sudaryono : 145 Regulasi Akan Kami Pangkas
Pemerintah pusat berencana bakal memangkas ratusan aturan terkait penyaluran pupuk subsidi.
Penulis: M Iqbal Shukri | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah pusat berencana bakal memangkas ratusan aturan terkait penyaluran pupuk subsidi.
Pemangkasan aturan itu, diharapkan bisa mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan ada 145 aturan terkait penyaluran pupuk subsidi yang bakal dipangkas.
"Urusan pupuk sudah kita putuskan bersama, kita akan memangkas, menyederhanakan 145 aturan yang selama ini ada, yang mengatur pupuk subsidi. Jadi nanti domainnya hanya menteri pertanian dengan direktur pupuk Indonesia, di bawah Kementerian BUMN," katanya, saat ditemui usai kegiatan Gerakan Tanam Padi, di Cepu, Blora, Senin (9/12/2024).
Lebih lanjut, Sudaryono menilai ratusan aturan itu tidak efisien untuk menyalurkan pupuk subsidi ke petani.
"Dulu ada 12 Kementerian, ada 145 aturan, lah itu ngulur-ngulur kemana-mana, sehingga kacau," terangnya.
Pihaknya berharap dengan pemangkasan, penyederhanaan aturan itu petani dapat mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah.
"Semua kita sederhanakan, intinya kami ingin agar di saat pupuk itu dibutuhkan oleh petani itu ada, jangan sampai petani sudah menanam pupuknya malah nggak ada. Ini kita kerja keras untuk itu," paparnya.(Iqs)
Ancaman Tegas Wabup Blora ke Mitra Dapur SPPG: Lengkapi Sertifikat Jika Tidak Akan Ditutup |
![]() |
---|
Satgas MBG Blora Bakal Sidak ke Dapur SPPG, Sri Setyorini: Bisa Siang atau Malam, Tergantung Situasi |
![]() |
---|
Guru Penanggung Jawab MBG Blora Dapat Insentif Rp100 Ribu Per Hari, Tugasnya Cek Kelayakan Makanan |
![]() |
---|
Diduga Dana Belum Cair, Dapur SPPG Padaan Japah Blora Hentikan MBG Sementara |
![]() |
---|
Pembangunan Tahap II Sekolah Rakyat SRMA 18 Blora Terus Berproses, Wabup Sri Setyorini Tinjau Lokasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.