Polemik Popda Kota Pekalongan 2024, Wali Kota Aaf akan Panggil PBSI

TRIBUNJATENG.COM, Pekalongan - Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid bakal memanggil Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Pekalongan atas polemik atas Popda Kota Pekalongan pada cabang olahraga badminton.

"PBSI akan kita panggil, seperti apa kronologi yang sebenarnya. Begitu pula dengan orang tua si atlet Fareno," kata Wali Kota Pekalongan Aaf panggil akrabnya, Rabu (11/12/2024).

Pihaknya mengungkapkan, apapun terkait olahraga pemerintah transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Apa pun kita transparan, sesuai dengan aturan dan sebagainya," ucapnya. 

Aaf mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan terkait polemik Popda 2024 Kota Pekalongan.

"Dari keterangan Dinas, bahwa anak yang berangkat Popda Jateng pada tahun 2024 adalah juara tahun 2023. Berarti yang menang tahun 2024, berangkat tahun 2025," tambahnya.

Aaf menambahkan, mudah-mudahan nanti ketika PBSI dan orang tua dipanggil ada diskusi dan musyawarah.

"Mudah-mudahan nanti musyawarah, penjelasan secara real nya seperti apa. Karena, setelah banyak berita terkait atlet itu, muncul berbagai opini dikalangan masyarakat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Yudi orang tua dari Fareno Khiar Aghadhira atlet badminton juara 1 Popda Kota Pekalongan berharap, sistem olahraga di Kota Pekalongan lebih transparan.

Mengingat, ada kejanggalan saat anaknya menjadi juara 1 tingkat Kota Pekalongan tidak maju pada Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah.

"Kita tidak harus menuntut berangkat tahun 2025 atau tidak, karena kita tidak tahu juknis 2025 Popda Provinsi Jawa Tengah belum keluar. Saya berharap lebih transparan, pengelolaan sistem lebih jelas, jenjang sistem pertandingan anak-anak juga jelas."

"Kalau Popda berarti alurnya jelas. Intinya berbenah saja," kata Yudi orang tua dari Fareno Khiar Aghadhira atlet badminton juara 1 Popda Kota Pekalongan saat dihubungi Tribunjateng.com, Minggu (8/12/2024).

Menurutnya, anak dan orang tua jangan dijanjikan berangkat tahun 2025 untuk Popda Provinsi Jawa Tengah. Padahal, Popda 2024 digelar akhir tahun.

"Artinya ada kejelasan, juknis tahun 2025 dari provinsi belum keluar jangan dijanjikan tahun 2025. Kecuali, mereka punya data valid dari provinsi kalau 2025 diselenggarakan sebelum tahun kelulusan."

"Karena acuan Popda sekarang menggambarkan, bahwa Popda pun bisa digelar akhir tahun yang notabenenya anak-anak kelas 6 SD dan 3 SMP sudah lulus. Itu yang menjamin siapa?," ujarnya.