3 Kepala SMP Negeri di Brebes Ini Ketahuan Mark Up Dana BOS Saat Pengadaan Soal Ujian Semester

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Tiga kepala sekolah di tingkat SMP negeri di Kabupaten Brebes secara resmi telah dicopot dari jabatannya.

Ketiga pejabat ini terbukti telah berkomplot untuk bersama- sama memark up dana BOS dalam kaitannya pengadaan soal ujian semester pada 2021.

Kasus tersebut pun terungkap saat Inspektorat Irjen Kemendikbud mengecek Laporan Hasil Pemeriksaan.

Baca juga: Anak Skate di Brebes Ditemukan Tewas di Lintasan, Diduga Karena Terjatuh

Baca juga: Pemain Skateboard Asal Tangerang Ditemukan Tewas di GOR Brebes, Polisi Ungkap Kondisi Lintasan

Ya, tiga kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Brebes, dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam kasus "mark up" dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketiganya diduga menyalahgunakan wewenang saat menjadi pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Brebes.

Saat itu mereka menjabat sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara MKKS.

Ketiganya berkomplot dengan mantan Ketua MKKS Kabupaten Brebes, yang kini telah pensiun untuk melakukan mark up pengadaan dan penggandaan soal ujian semester tahun 2021 yang dibiayai lewat BOS.

Kabid Pembinaan Kepegawaian BKPSDMD Kabupaten Brebes, Januar Andriana menjelaskan, kasus ini terungkap setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud.

"LHP itu disampaikan kepada Dindikpora Kabupaten Brebes dengan rekomendasi memberikan hukuman berat kepada empat nama pengurus MKKS," ujar Januar Andriana seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Meski enggan menyebutkan nama keempat pelaku, Januar Andriana mengungkap bahwa ketiga kepala sekolah tersebut berasal dari SMP Negeri 1 Bumiayu, SMP Negeri 1 Tanjung, dan SMP Negeri 2 Bumiayu.

Baca juga: 3 Kepala SMP Negeri di Brebes Dicopot dari Jabatannya, Terlibat Kasus Mark Up Dana BOS

Baca juga: Beni Pengemis Tegal Asal Brebes Sundutkan Rokok ke Pemotor, Beruntung Ada Karyawan Bank Mandiri

"Pelanggaran terjadi pada 2021."

"Sanksi ini terkait penyalahgunaan wewenang ketika menjabat di MKKS."

"Meski uangnya sudah dikembalikan ke kas negara," tambahnya.

Pada 12 Juli 2024, Pemkab Brebes menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat dari Guru Madya ke Guru Muda selama 12 bulan, berdasarkan SK Nomor 800/2701/2024, SK Nomor 800/2702/2024, dan SK Nomor 800/2703/2024.

Sanksi tersebut menyebabkan ketiganya harus melepaskan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.