Jateng Darurat Sampah! 90 Persen TPA Sudah Overload

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jawa Tengah saat ini disebut sudah darurat sampah.

Sebab, lebih dari 90 persen tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang tersebar di Jawa Tengah sudah overload.

Hal ini yang kemudian perlu ada penanganan serta pengelolaan sampah secara lebih serius lagi ke depannya.

Baca juga: Masan: Incinerator dan Perluasan TPA Harus Terealisasi Untuk Atasi Problematika Sampah di Kudus

Baca juga: Petani di Sekitar TPA Tanjungrejo Kudus Terdampak Overload Sampah

Dari 46 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jawa Tengah, sekira 37 di antaranya telah melebihi kapasitas tampung atau mengalami overload.

Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan sampah dan penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh TPA di wilayah tersebut.

Widi Hartanto mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk pengelolaan sampah selama ini masih dianggap kurang.

Akibatnya, hampir seluruh TPA di Jawa Tengah belum dapat menerapkan pengelolaan sanitary landfill atau control landfill yang memerlukan infrastruktur pendukung.

"Ada 37 TPA yang masih kurang sempurna, belum ada upaya-upaya."

"Misalnya di Kota Tegal dan Kota Pekalongan, perlu dukungan pemerintah."

"Sebagian besar kendala adalah keterbatasan anggaran, karena menangani sampah biayanya tidak sedikit," ungkap Widi Hartanto seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Praktik open dumping tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga mempercepat penuhnya kapasitas TPA.

Penerapan sistem sanitary landfill, dimana sampah yang dibuang ke TPA harus ditimbun dengan tanah secara rutin, diharapkan dapat menjadi solusi.

"Kalau sistem sanitary (landfill) pada ketinggian tertentu (sampah) diberi tanah urug, diratakan, nanti diisi lagi, penuh ditutup lagi," lanjutnya.

Meskipun demikian, Widi Hartanto enggan menjelaskan secara perinci mengenai TPA yang sudah mengalami overload.

Baca juga: Perangi Sampah, Jawa Tengah Pasang Target Ambisius Menambah 50 Desa Mandiri Sampah

Baca juga: Sedekah Sampah di Mejobo Kudus, Hasilnya untuk Kegiatan Sosial Keagamaan

Dia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan anggaran pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan Hidup yang mewajibkan penerapan sanitary landfill di seluruh TPA paling lambat pada 2026.

"Penganggaran kabupaten/kota diprioritaskan agar TPA bisa control landfill, memang harus menambah biaya, minimal pengadaan tanah dan perataan," tegasnya.

Selain itu, Widi Hartanto juga mendorong pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengatasi masalah overload di TPA, khususnya di kawasan perkotaan.

"Prioritas TPST di kota, karena teman-teman di sana tidak punya lahan, tidak seperti di kabupaten," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa untuk membangun TPST, harus berjarak minimal 500 meter dari pemukiman warga.

Sementara untuk TPA minimal jarak 1 kilometer dari pemukiman.

Hal ini menyulitkan pemerintah dalam membuka lahan TPA baru. 

"Jadi di kota agak susah, makanya Kota Magelang selama ini membuang sampah ke kabupaten dengan kerja sama."

"Solusinya adalah TPST, bukan ditaruh begitu saja open dumping atau sanitary, karena lama-lama juga penuh," tandas Widi Hartanto. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "37 dari 46 TPA di Jateng "Overload", Pengelolaan Sampah Jadi Masalah Mendesak"

Baca juga: Konflik Cinta Segitiga Berujung Maut, Pemuda Kediri Tewas Ditusuk Pekerja Barbershop, Diawali Cekcok

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Cilacap: Dapur SPPG Produksi 2.540 Paket Setiap Hari

Baca juga: Cegah Dampak Buruk “Budaya Scroll”, SD Negeri 1 Purwogondo Boja Gelar Seminar Parenting

Baca juga: Inilah Pemain Asing Kedua Persis Solo di Paruh Musim 2024-2025, Berposisi Gelandang Asal Argentina