Pekerja Kantoran Terapkan WFA Jelang Lebaran 2025, THR Juga Diberikan Lebih Awal, Ini Alasan Menhub

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ingin meniru sistem kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang saat ini sudah menerapkan WFA hingga 60 persen.

Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sistem pola kerja yang lebih fleksibel tersebut diusulkan bisa diterapkan jelang libur Lebaran 2025 yang berdekatan pula dengan Hari Raya Nyepi.

Usulan itu juga menjadi bagian dari persiapan sekaligus strategi pemerintah untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Baca juga: Berikan THR Lebih Awal dan Terapkan WFA: Usulan Menhub Guna Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

Baca juga: Nasib Ribuan Pekerja di Karanganyar, Menuntut Keterlambatan Gaji dan Kekurangan THR Belum Jelas

Selain sistem WFA, pemberian THR lebih awal juga telah didiskusikan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Pemerintah mewacanakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja agar diberikan lebih awal.

Tujuannya, agar masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mengatur waktu dalam perjalanan mudik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dalam pertemuannya dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di kantor Kemnaker pada Jumat (24/1/2025). 

Dia menyebut, pemberian THR lebih awal kepada pekerja juga bertujuan untuk mengurai kepadatan arus mudik.

"Pemberian THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran," kata Dudy seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Yang disampaikannya itu menjadi bagian dari pertemuan kedua Menteri yang membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja.

Menhub berharap dapat mengoordinasikan ini dengan Kemnaker.

Dudy Purwagandhi menilai, adanya dua momen dua hari besar yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025 memicu besarnya mobilitas masyarakat.

Menurutnya, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan jalan serta tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.

"Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat."

"Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran."

"Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan balik," tuturnya.

Usulkan WFA Jelang Lebaran 

Sebelumnya, Menhub bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar membahas wacana work from anywhere (WFA) menjelang libur Nyepi dan Idulfitri 2025.

Usulan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

"Kami mengusulkan WFA dimulai 24 hingga 27 Maret 2025."

"Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idulfitri," kata Dudy Puwagandhi.

Dia menyatakan, WFA akan memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi.

Dudy Purwagandhi mencontohkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang sudah menerapkan WFA hingga 60 persen.

"Dengan teknologi yang lebih canggih saat ini, memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa," ujarnya.

Baca juga: JHT Sudah Bisa Dicairkan, Karyawan Pabrik Tekstil di Karanganyar Minta Gaji dan Kekurangan THR

Baca juga: Dendam THR Lebaran Tak Cair, Zaini Semarang Bobol Bengkel dan Toko Suku Cadang Mobil Mantan Bos

Disiapkan Strategi Arus Mudik Lebaran 

Dalam pertemuan itu, Dudy Purwagandhi juga memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran 2025.

Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni) dan optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis, optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, serta penyelenggaraan program Mudik Gratis.

Serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.

Menhub berharap, dengan strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru, survei dari UGM menunjukkan 86 persen masyarakat puas."

"Nilai ini menjadi catatan berharga karena jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy Purwagandhi. 

Mengutip hasil survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), secara umum jumlah responden yang menjawab puas dan sangat puas mencapai 86 persen.

Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4,39 (88,28 persen dari skor maksimum) atau berada di kategori sangat puas. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Kaji Pembayaran THR Lebih Awal Agar Pekerja Leluasa Mudik"

Baca juga: Celetukan Anwar Ibrahim Warnai Momen Penghargaan Prabowo dari Kesultanan Johor

Baca juga: Cerita Sutarto Dalang Wayang Potehi Yang Tampil di Pasar Imlek Semawis Semarang

Baca juga: Tanah Musnah di Pesisir Semarang-Demak Diduga Dikuasai Korporasi, Nelayan Khawatir Tak Bisa Melaut

Baca juga: Mengenal Menara Syahbandar Sleko di Kawasan Kota Lama, Saksi Bisu Kejayaan Pelabuhan Semarang