DPRD Jateng Keberatan Efisiensi Anggaran Infrastruktur, Perbaikan Jalan Terhambat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Jateng menyatakan keberatan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak di berbagai daerah.

Kebijakan efisiensi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, menyebabkan alokasi anggaran perbaikan jalan menurun drastis. 

Semula, anggaran perbaikan jalan mencapai Rp100 juta per kilometer, namun kini hanya tersisa Rp20juta hingga Rp30juta per kilometer. 

Baca juga: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo: Banyak Bansos Belum Tepat Sasaran di Jateng

Baca juga: Inilah Daftar Delapan Desa di Jateng Jadi Pilot Projek Pengentasan Kemiskinan

Selain itu, beberapa proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penangguhan. 

Salah satunya adalah peningkatan ruas jalan Parakan-Patean di Kabupaten Temanggung dengan pagu anggaran Rp20 miliar.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Imam Teguh Purnomo menegaskan bahwa pihaknya keberatan terhadap pemangkasan anggaran infrastruktur. 

Menurutnya, infrastruktur merupakan layanan dasar yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat.

"Kami keberatan jika efisiensi anggaran justru menyasar infrastruktur."

"Jalan-jalan di Jawa Tengah banyak yang rusak akibat cuaca ekstrem dan bencana."

"Anggaran perbaikan seharusnya justru ditingkatkan, bukan dikurangi," ujarnya, Senin (24/2/2025)

Imam juga menyoroti bahwa anggaran pemeliharaan jalan yang bersumber dari APBD Pemprov Jateng masih jauh dari cukup. 

Dengan adanya efisiensi ini, pihaknya pesimis target jalan mantap 100 persen dapat tercapai.

"PAD terbatas, bahkan untuk jalan milik provinsi saja sudah sulit mengalokasikan anggaran."

"Belum lagi sektor lainnya," tambahnya.

Oleh karena itu, Imam Teguh Purnomo meminta Pemprov Jateng untuk lebih selektif dalam menentukan pos anggaran yang akan dikurangi.

Ia menekankan agar sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur tidak terganggu oleh kebijakan efisiensi ini.

Terkait langkah selanjutnya, Imam menyatakan bahwa pihaknya akan membahas kebijakan ini bersama Banggar DPRD Jateng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng.

"Sampai saat ini, kami belum diajak berdiskusi oleh TAPD terkait detail efisiensi yang akan dilakukan."

"Kami menunggu kejelasan lebih lanjut," tegasnya. (*)

Baca juga: Daftar di Sini Mudik Gratis Jateng 2025 via Bus dan Kereta Api! 

Baca juga: Puluhan Pendonor Antusias Ikuti Donor Darah & Bakti Sosial YKI Semarang Koordinator Jateng

Baca juga: PGRI Jateng Gelar Konkerprov I Tahun 2025 , Fokus Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Baca juga: Kader GMPI Jateng Dilantik Jadi Wakil Bupati Jepara dan Temanggung