Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

Dini Inayati: Rumah Susun Layak Huni Bisa Jadi Solusi Atasi Backlog Perumahan di Kota Semarang

DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah mengambil langkah progresif dalam pemenuhan kebutuhan perumahan di ibu kota Jawa Tengah.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: deni setiawan
PKS KOTA SEMARANG
BACKLOG PERUMAHAN - Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati. Anggota dewan dari PKS ini mengusulkan untuk mengatasi backlog perumahan bisa dilakukan dengan upaya membangun rumah susun (rusun) yang layak huni di kawasan strategis. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah mengambil langkah progresif dalam pemenuhan kebutuhan perumahan di ibu kota Jawa Tengah.

Pasalnya, Kota Semarang sedang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian bagi warganya, dengan perkiraan backlog perumahan mencapai 624.906 unit hingga 2045.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati mengatakan, mengatasi backlog perumahan bisa dilakukan dengan upaya diantaranya membangun rumah susun (rusun) yang layak huni di kawasan strategis.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Teken PKS dengan Poltekkes Semarang, Mahasiswa Terlindungi

Baca juga: Meski Tak Menang Lawan Arema FC, Gilbert Agius Tetap Bangga dengan Pemain PSIS Semarang

“Solusi utama untuk mengatasi backlog adalah dengan memanfaatkan kawasan segitiga emas seperti Jalan Pemuda, Imam Bonjol, dan Gajah Mada, sebagai lokasi pembangunan rusun yang dikelola oleh pemerintah,” ujar Dini, Selasa (25/2/2025). 

Menurut dia, konsep rusun bukan sekadar hunian bertingkat, tetapi dilengkapi dengan fasilitas memadai seperti taman, tempat penitipan anak, sekolah, pengolahan sampah, dan sistem sanitasi yang baik.

Dengan demikian, rusun ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan setara apartemen namun dengan harga terjangkau.

“Selain itu, pemerintah dapat menerapkan konsep land banking, yaitu membeli dan mengelola tanah di kawasan strategis untuk kepentingan pembangunan perumahan rakyat,” tambah anggota dewan dari Fraksi PKS tersebut. 

Langkah ini, sambung dia, sejalan dengan praktik di negara-negara maju, dimana tanah lebih banyak dikuasai oleh negara daripada pihak swasta, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Lebih lanjut, pembangunan hunian terjangkau juga dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah, khususnya dengan Kabupaten Kendal dan Demak.

“Melalui skema bantuan keuangan lintas daerah, pemerintah kota dapat membangun perumahan di wilayah yang masih memiliki lahan luas, dengan syarat utama bahwa hunian tersebut diperuntukkan bagi warga ber-KTP Semarang."

"Tentu, dengan adanya kerja sama ini, juga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah mitra,” pungkas Dini Inayati.

Dengan kombinasi strategi land banking, pembangunan rusun di lokasi strategis, serta kerja sama lintas daerah, diharapkan backlog perumahan di Kota Semarang dapat tertangani dengan lebih efektif.

Dini Inayati berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret agar setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan nyaman. (*)

Baca juga: Awal Ramadan, Truk Sampah di Depo Kaliwungu Kendal Hanya Beroperasi Malam Hari

Baca juga: Final Liga 2 PSIM Yogyakarta Vs Bhayangkara FC, Besok Rabu Sore di Stadion Manahan Solo

Baca juga: Cerita Caca Warga Geritan Pati Korban Begal, Dibacok Orang Tak Dikenal, Malam itu Mau Nonton Dangdut

Baca juga: 5 Kuliner Sragen yang Wajib Dicoba, Ada Sambal Tumpang dari Tempe Semangit

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved