Kejari Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Pembangunan SIHT Kudus, Ini Sosoknya

Sebagaimana diatur dalam Perpres dan Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara SK sebagai perencana diduga melakukan tindakan melawan hukum, menerima dan memborongkan pekerjaan tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi atau kontrak.

Kata Henriyadi, perbuatan kedua tersangka diduga melanggar pasal Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Bupati Kudus Samani Intakoris : Setiap OPD Harus Identifikasi Masalah

Baca juga: DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Kudus Masa Jabatan 2025-2030

Kejari menegaskan, PPK mestinya tahu proses pekerjaan yang dilaksanakan pada dinas. 

Namun, selama ini dia (RKHA) hanya menyerahkan pekerjaan pada konsultan dan perencana.

Sehingga dalam penyelidikan ditemukan fakta adanya konspirasi antara penyedia jasa, dengan PPK, dan perencana.

Artinya diduga sudah ada komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan dengan komitmen yang sudah disepakati antarpihak yang bersangkutan.

"Yang jelas (ada) dugaan komitmen berkaitan prosentase terkait hasil pekerjaan, sehingga terjadi markup harga, aliran dana akan kami telusuri," jelasnya.

Tersangka RHKA dan SK sudah ditahan di Rutan Kelas IIB Kudus selama 20 hari ke depan bersama dua tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditahan pada kasus yang sama.

Penahanan dilakukan sembari dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kejari Kudus menargetkan pelimpahan berkas keempat tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan SIHT, ke Pengadilan Tipikor Semarang sebelum Lebaran.

"Total kami sudah periksa 60 saksi, ada dari dinas terkait, misal Disnaker, dari pemerintah daerah, ahli, juga pelaksana kegiatan."

"Kami mintai keterangan ahli pidana dari UGM, dan ahli teknis dari Unnes."

"Terkait tersangka lain, melihat nanti di proses persidangan, apakah ada fakta baru."