Kerusakan Irigasi di Batang Capai 33 Persen, Butuh Rp12 Miliar untuk Perbaikan

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kabupaten Batang sedang menghadapi ancaman serius terhadap sistem irigasinya, dengan 33 persen dari total 599 daerah irigasi mengalami kerusakan parah.

Situasi ini membuat ratusan hektare sawah terancam gagal tanam saat musim kemarau tiba.

“Kondisi terburuk terjadi di Kecamatan Limpung dan Reban."

"Bahkan di Kecamatan Reban, hampir semua bendung tersapu arus,” ungkap Kabid Pengairan DPUPR Kabupaten Batang, Nona Yulistya.

Baca juga: Ini Alasan Konsumen Batang Tinggalkan MinyaKita dan Beralih ke Minyak Premium

Baca juga: Anggota DPR RI Rizal Bawazier Tegaskan KITB Harus Punya Multiplier Effect untuk Warga Batang

Dia menjelaskan bahwa seluruh 52 saluran irigasi di bawah kewenangan Pemkab Batang membutuhkan perbaikan permanen.

Estimasi biaya yang diperlukan mencapai Rp12 miliar.

Sementara itu, solusi sementara seperti penggunaan bronjong hanya mampu menyiasati aliran air agar tetap mengalir. 

Namun, tantangan teknis seperti perbedaan tinggi antara sungai dan sawah di beberapa lokasi, membuat upaya ini tidak selalu berhasil.

Kerusakan ini diperkirakan berdampak besar pada 399,08 hektare sawah di 19 daerah irigasi.

Meski saat ini efeknya belum terasa karena musim hujan masih berlangsung, ancaman nyata akan muncul ketika kemarau tiba. 

“Saat debit sungai turun, kami akan memaksimalkan bronjong."

"Tapi kalau arus masih deras, solusi ini kurang efektif,” tambahnya.

Krisis ini semakin diperparah oleh banjir bandang pada Januari 2025 yang merusak infrastruktur irigasi, menurunkan persentase saluran dalam kondisi baik dari 68 menjadi 67 persen. 

Baca juga: Dukung UMKM di Ramadan 2025, Bupati Batang Atur Jam Operasional Minimarket 

Baca juga: Kondisi Terkini Ribut Uripah 19 Tahun Tinggal di Hutan, Bupati Batang Kontak Dubes RI di Malaysia

Beberapa saluran irigasi bahkan tidak dapat ditangani secara darurat karena perbedaan tinggi antara sungai dan sawah, seperti yang terjadi di Polodoro, Reban.

Dia mengatakan, terus berupaya mencari solusi dengan mengajukan nota dinas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mengusulkan bantuan ke tingkat provinsi Jawa Tengah.