Pemkab Jepara Sisir Ulang Penerima Bansos, Masyarat Diminta Jujur supaya Tepat Sasaran

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan penyisiran ulang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Koodinator Kabupaten PKH Jepara, Kiki Ari Prayitno, menyampaikan, dalam survei itu masyarakat diminta jujur kepada petugas.

Survei Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bernama Ground Checking. 

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kabupaten Jepara, Ramadan Hari Ke-17, Senin 17 Maret 2025

Dia menuturkan Survei tersebut akan berlangsung selama bulan Maret 2025 ini.

Ia menjelaskan sesungguhnya survei yang dklakukan untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka.

Menurutnya data sosial dan ekonomi berjalan saat ini penuh dengan perkembangan atau bisa disebut dinamis.

Dimungkinkan ada penambahan aset dan lain-lain, sehingga ada 56.490 KPM yang disurvei. 

Data itu merupakan akumulasi dari data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsoseg), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Nantinya, hasil data tersebut akan menggantikan DTKS.

“Itu nanti yang menjadi data tunggal Kementerian Sosial. Pengganti DTKS. Per hari ini sudah ada 6.931 orang yang kami survei,” kata Kiki kepada Tribunjateng, Senin (16/3/2025).

Ia menuturkan, ada banyak hal yang menjadi variabel untuk disurvei.

Seperti variabel kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan yang meliputi pendapatan dan ketrampilan, kepemilikan usaha, disabilitas, dan kesehatan.

Selain itu, ada variabel keluarga.

Meliputi keterangan demografi, kepemilikan bangunan, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air, sumber penerangan, bahan bakar utama, kepemilikan fasilitas buang air besar, jenis kloset, pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset bergerak, kepemilikan aset tidak bergerak dan kepemilikan hewan ternak.

“Verifikasi dan validasinya menggunakan aplikasi SIKSMA Moblie. Jadi berbasis online,” ungkapnya.

Selama survei ini berlangsung, ia ingin agar masyarakat bisa jujur memberikan jawaban dari setiap pertanyaan. 

Terutama, ketika ditanya terkait aset. 

Sebab, tak jarang ada yang berbohong hanya karena agar nanti tetap mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 

Data tersebut juga akan dijadikan sebagai pijakan pemerintah pusat untuk menetapkan penerima bantuan sosial. 

Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Perlu diketahui juga, yang menentukan dapat atau tidaknya bantuan sosial itu pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial langsung lewat data ini. Sehingga masyarakat harus jujur saat menjawab pertanyaan dari petugas yang datang,”  tutupnya. (Ito)

Baca juga: Pemkab Jepara Kembangankan Industri Mebel hingga Kerjasama dengan Valencia Spanyol