RPJMD Jateng 2025-2030: Visi Lestari, Realita Banjir Tak Terkendali

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Isu lingkungan hidup kini menjadi perhatian utama di Jateng.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menetapkan visi besar, menjadikan Jateng sebagai provinsi yang lestari dan tangguh bencana demi kesejahteraan berkelanjutan.

Namun, di balik visi mulia tersebut, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa krisis lingkungan terus menguat. Banjir menjadi ancaman yang tak kunjung usai.

Baca juga: RPJMD Jepara 2025-2029 Pemkab Fokus Sukseskan Visi Misi Jepara Mulus

Hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025, Jateng mencatat 55 kejadian banjir dari total 91 bencana. Lebih dari 407.000 jiwa terdampak, dengan 10.867 orang terpaksa mengungsi. 

Tak hanya itu, 61.988 unit rumah rusak, 30 orang meninggal dunia, dan berbagai fasilitas umum ikut terdampak mulai dari sekolah, tempat ibadah, hingga jembatan.

Banjir juga melumpuhkan sektor pertanian. Sebanyak 10.000 hektare lahan pertanian terendam, menghantam perekonomian masyarakat. 

Di tahun 2024 saja, kerugian ekonomi akibat banjir mencapai Rp617 miliar, mayoritas berasal dari Kudus dan Demak. 

Angka itu melonjak drastis pada 2025, menembus Rp2,5 triliun akibat banjir dan rob di pesisir utara seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak.

“Bertahun-tahun kami hidup seperti ini. Rumah sudah ditinggikan tetap saja terendam. Mana buktinya program pengentasan banjir?” keluh Surya, warga pesisir yang mendiami perbatasan Kota Semarang- Kabupaten Demak, kepada Tribunjateng.com, Jumat (11/4/2025).

Nada serupa juga disampaikan Ahmad, warga Pekalongan. Ia mengaku lelah dengan janji-janji pemerintah. 

“Kami sudah muak. Mau masuk RPJMD atau agenda nasional, kami butuh bukti, bukan janji,” ujarnya.

Meski kepercayaan masyarakat mulai luntur, Gubernur Luthfi tetap mendorong sejumlah program pengentasan banjir.

Beberapa waktu lalu Gubernur Luthfi sempat menggaungkan sejumlah program, seperti Mageri Segara (Memagari Pantai). Program penanaman mangrove di sepanjang pesisir utara Jateng, untuk menangkal rob dan abrasi.

Kemudian trobosan melalui Aplikasi Jateng Ngopeni, yaitu sistem peringatan dini bencana yang memantau potensi banjir, longsor, hingga letusan gunung berapi, guna mempercepat respons kebencanaan.

Lalu normalisasi sungai dan pembangunan tanggul hingga penanganan tanggul jebol dan sungai meluap dilakukan lewat sinergi pemerintah pusat dan daerah.