Berita Jawa Tengah
Menteri ATR BPN: 19 Persen Tanah di Jateng Belum Tersertifikasi, Rentan Konflik
Dari total 2,2 juta hektare APL di Jawa Tengah, sekira 19 persen atau lebih dari 400 ribu hektare belum terpetakan dan belum bersertifikat.
Penulis: budi susanto | Editor: deni setiawan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan 35 kepala daerah di Kompleks Pemprov Jateng, Kota Semarang pada Kamis (17/4/2025).
Pertemuan berlangsung hampir dua jam membahas pelayanan pertanahan, kebijakan tata ruang, serta peta potensi investasi di Jawa Tengah.
Seusai memimpin pertemuan tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan, salah satu fokus utama pertemuan adalah percepatan sertifikasi tanah di Jawa Tengah.
Baca juga: Kapan Musim Kemarau di Jateng? Kenapa saat Ini Masih Hujan Ekstrim? Ini Penjelasan BMKG
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng: Akses Pendidikan Harus Terbuka dan Merata untuk Semua Lapisan Masyarakat
Saat ini, dari total 2,2 juta hektare areal penggunaan lain (APL) di Jawa Tengah, sekira 19 persen atau lebih dari 400 ribu hektare belum terpetakan dan belum memiliki sertifikat.
“Ini pekerjaan rumah bersama."
"Kalau tidak segera disertifikasi akan menjadi potensi konflik agraria di masa mendatang,” ujar Nusron Wahid, Kamis (17/4/2025).
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan ini.
Tak hanya tanah masyarakat, tanah negara pun masih banyak yang status hukumnya belum jelas.
Selain itu, ada pula 348 ribu hektare tanah kategori KW 456, yakni tanah yang sudah bersertifikat namun belum memiliki peta kadastral.
Tanah-tanah ini dinilai rawan konflik karena tidak memiliki lampiran peta yang sah.
“Kami imbau pemilik sertifikat kategori KW 456 segera mendaftar ulang ke kantor pertanahan dan mengajukan pengukuran ulang jika diperlukan,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai prasyarat utama masuknya investasi ke daerah.
Dari target 322 RDTR di Jawa Tengah, baru 60 RDTR yang rampung.
Sisanya menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Investor melihat tiga hal utama yakni lokasi, status hukum lahan, dan kesesuaian tata ruang."
"Tanpa RDTR, investasi sulit masuk,” tegasnya.
Dia mengapresiasi sikap para kepala daerah yang kini semakin proaktif menjadi “duta pemasaran investasi”, dengan menyediakan lahan legal dan siap pakai bagi investor.
Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tawarkan Langsung Investasi Kepada 100 Investor dari 5 Negara
Baca juga: Wajib Diperhatikan! Disdikbud Jateng Larang Sekolah Gelar Acara Wisuda Kelulusan Siswa
Lahan Sawah Harus Dilindungi
Meski mendorong investasi dan pembangunan, Nusron Wahid menegaskan pentingnya melindungi lahan pertanian, khususnya sawah produktif di Jawa Tengah.
Ia mengungkapkan, tidak akan ada pencetakan sawah baru di Jawa Tengah.
Karena program itu difokuskan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Oleh karena itu, lahan sawah eksisting di Jawa Tengah harus dilindungi melalui skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“LP2B tidak boleh diganggu gugat."
"Begitu ditetapkan, lahan tersebut harus tetap menjadi sawah selamanya."
"Tahun lalu saja, ada 1.284 hektare sawah yang dimohonkan untuk konversi."
"Ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama, seiring program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi dan pembangunan perumahan.
“Lima prioritas pembangunan ini semuanya butuh lahan."
"Tapi jangan sampai saling mengganggu."
"Pabrik, rumah, atau sekolah bisa dibangun, tapi jangan makan lahan sawah,” tegasnya.
Sebagai solusi, dia mendorong konsolidasi perumahan secara vertikal, terutama di pedesaan, agar pembangunan tidak memakan banyak lahan horizontal.
“Kami sudah biasa dengan kantor dan sekolah bertingkat."
"Sekarang saatnya edukasi perumahan vertikal juga digalakkan, demi menjaga cadangan pangan,” imbuhnya. (*)
Baca juga: Sosok Sutarmi dan Suami Korban Kecelakaan Maut di Mranggen Demak, Lusia: Adik Dikenal Ringan Tangan
Baca juga: Tegal Muhammadiyah University Gelar Wisuda Angkatan Pertama, 80 Persen Sudah Diterima Kerja
Baca juga: BREAKING NEWS! Ketua Pelaksana Proyek RS PKU Muhammadiyah Blora Berstatus Tersangka
Baca juga: Tangis di Rumah Duka Kecelakaan Maut Mranggen Demak: Sekeluarga Tewas Diterjang Truk Tronton
24 Anggota DPRD Brebes Mangkir Saat Paripurna HUT ke-80 RI, Agenda Dengarkan Pidato Kenegaraan |
![]() |
---|
Pemicu Remaja 20 Tahun Bunuh Neneknya di Blora: Keinginan Kuliah Tidak Direstui Ibu |
![]() |
---|
Akhirnya Plong, Keluarga Almarhum Gamma Bergembira, Polda Jateng Dipastikan Pecat Robig Zaenudin |
![]() |
---|
BREAKING NEWS, Kejati Jateng Tahan HU Dosen UGM, Kasus Pengadaan Fiktif Biji Kakao |
![]() |
---|
Tampang Feri, Penagih Bank Titil Pembunuh Bocah 3 Tahun di Cilacap: Dikeroyok Saat Rekonstruksi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.