DPRD Kabupaten Pekalongan Sampaikan Catatan Strategis atas LKPJ Bupati 2024

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD, Senin (30/4/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengatakan bahwa evaluasi LKPJ merupakan bentuk pengawasan DPRD atas pelaksanaan program dan anggaran oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan, dokumen tersebut tidak hanya menjadi formalitas, melainkan dasar penting untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Baca juga: Evaluasi LKPJ Bupati Wonosobo, DPRD Dorong Optimalisasi Pariwisata dan Perbaikan Infrastruktur

"Kami berharap rekomendasi yang diberikan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tegas Munir.

Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan sejumlah catatan, di antaranya:

Perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas program prioritas daerah seperti penanganan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pengelolaan pasar, objek wisata, dan retribusi.

Percepatan transformasi digital dan peningkatan kapasitas ASN.

Penyesuaian anggaran sesuai kebijakan nasional, termasuk program makan bergizi gratis, pengendalian inflasi, dan penurunan stunting.

Baca juga: Pemkab Pekalongan Terima Kunjungan DPRD Kota Depok, Bahas Penyusunan LKPJ

DPRD juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang belum mencapai target, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

"Pemerintah daerah harus lebih fokus dan adaptif, karena tantangan pembangunan ke depan tidak semakin ringan. Butuh sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk menjawabnya," kata Munir.

Munir menambahkan, paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluatif tahunan yang wajib dilakukan, dengan harapan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat. (Dro)