DPRD Sekadau Kalimantan Barat Kaji Pengelolaan Sampah dan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang ingin mempelajari strategi pengelolaan sampah serta upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kunjungan tersebut dilakukan pada Jumat (16/5/2025), dengan agenda utama berdiskusi langsung bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang.

Ketua rombongan sekaligus Wakil Ketua DPRD Sekadau, Jeffray Raja Tugam, menyatakan ketertarikannya terhadap praktik pengelolaan sampah yang dinilai berhasil di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Pengelolaan sampah kini menjadi isu nasional. Banyak daerah di Jawa Tengah sudah memulai pendekatan yang baik. Kami ingin belajar dan mencoba menerapkannya di daerah kami,” ujar Jeffray.

Ia menambahkan, daerah seperti Banyumas dinilai memiliki model pengelolaan sampah yang bisa dijadikan acuan. 

Kunjungan tersebut, menurutnya, juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah untuk serius menangani persoalan sampah.

Wakil Ketua DPRD Sekadau lainnya, Handi, menilai bahwa Jawa Tengah layak dijadikan referensi, tidak hanya soal pengelolaan lingkungan, tetapi juga dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Setelah ini, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Sekadau. Harapannya kami bisa mulai menyusun kebijakan berbasis praktik baik dari daerah lain,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dan peningkatan PAD di Jateng tidak terlepas dari sinergi lintas sektor. 

Ia menyebut pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan lainnya.

Luthfi juga menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menarik investasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 

Menurutnya, PAD saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh.

“Tugas kepala daerah saat ini bukan hanya mengurus administrasi, tapi juga menjadi ‘sales’ bagi daerahnya. Kita perlu menciptakan iklim yang mendukung investasi,” katanya.

Sementara itu, terkait isu persampahan, Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat penanganan sampah di berbagai wilayah.

“Satgas ini kita bentuk untuk mempercepat respons dan koordinasi pengelolaan sampah di daerah. Banyumas dan Cilacap saat ini jadi contoh penerapan yang cukup berhasil,” imbuhnya.

Jawa Tengah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan regulasi pendukung terkait pengelolaan sampah, termasuk penguatan peran masyarakat dan pelibatan sektor swasta.